Dalam ilmu ekonomi modern, keberlanjutan fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah untuk terus mempertahankan pengeluaran, perpajakan, dan kebijakan lain saat ini tanpa memengaruhi kemampuannya untuk membayar utang. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana pemerintah mengelola keuangan publik, dan dampak jangka panjangnya. Bahkan dalam berbagai model ekonomi, definisi keberlanjutan fiskal yang tepat sering kali kontroversial.
Saat ini, banyak negara dan lembaga penelitian telah merilis laporan tentang keberlanjutan kebijakan fiskal, yang sebagian besar dinilai berdasarkan prakiraan keuangan publik jangka panjang.
Keberlanjutan keuangan publik tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi pemerintah saat ini, tetapi juga terkait langsung dengan pendapatan dan pengeluaran masa depan yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa krisis fiskal di masa depan tidak terjadi, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan risiko saat merencanakan pengeluaran dan perpajakan.
Kriteria keberlanjutan fiskal yang umum adalah keterbatasan anggaran antarwaktu pemerintah. Kriteria ini menyatakan bahwa tingkat utang awal pemerintah harus sama dengan nilai sekarang dari surplus masa depan. Dengan kata lain, utang pemerintah perlu didukung oleh arus kas masa depan, yang akan melibatkan pertumbuhan ekonomi masa depan dan pertumbuhan pendapatan pajak.
Namun, banyak ekonom telah menyatakan kekhawatiran tentang penggunaan kendala anggaran antarwaktu sebagai definisi keberlanjutan fiskal karena kriteria ini tidak tepat dalam banyak kasus.
Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menilai keberlanjutan fiskal mencakup apa yang disebut kesenjangan pajak, seperti Kesenjangan Pajak Tak Terbatas (ITGAP). Indikator ini terutama digunakan untuk mengukur tingkat penyesuaian yang diperlukan agar keuangan publik kembali ke tingkat yang berkelanjutan.
Kesenjangan pajak tak terbatas berarti bahwa untuk memenuhi kendala anggaran antarwaktu, saldo primer pemerintah harus lebih tinggi daripada yang diprediksi dengan persentase tertentu di setiap tahun mendatang.
Indikator-indikator ini membantu para pembuat kebijakan menilai risiko fiskal di masa mendatang dan mengembangkan respons.
Dalam lingkungan saat ini, terdapat banyak tantangan yang mengancam keberlanjutan keuangan publik, termasuk penuaan populasi, ketidakseimbangan ekonomi, dan tekanan politik. Faktor-faktor ini tidak hanya mempersulit pemerintah untuk merumuskan anggaran, tetapi juga memengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
Misalnya, meskipun peningkatan proporsi orang lanjut usia mungkin tampak seperti pencapaian sosial jangka panjang, hal itu akan memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar pada orang-orang kelas pekerja saat ini dan masa mendatang.
Menurut proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi global akan meningkat sebesar 40% dalam 40 tahun ke depan, dan usia rata-rata akan meningkat sebesar 7,8 tahun. Tren ini tidak hanya memengaruhi keberlanjutan ekonomi, tetapi juga dapat mengubah struktur fiskal masyarakat. Pemerintah harus menghadapi tidak hanya masalah arus kas, tetapi juga bagaimana mengelola pengeluaran jaminan sosial yang dibutuhkan oleh semakin banyaknya orang lanjut usia secara efektif.
Rasio ketergantungan usia lanjut semakin penting dalam menilai tekanan pada orang yang aktif secara ekonomi, yang secara langsung terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Dalam proses perumusan kebijakan fiskal, faktor politik sering kali menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan. Persaingan antara berbagai kelompok kepentingan dapat menyebabkan inkoherensi kebijakan, sehingga melemahkan kemampuan pemerintah untuk menanggapi tantangan di masa mendatang. Beberapa negara terpaksa mengembangkan disiplin fiskal baru setelah mengalami krisis, dan pendekatan semacam itu sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan berwawasan ke depan, tetapi respons reaktif.
Dari perspektif historis, negara-negara memiliki potensi untuk mereformasi strategi fiskal guna memastikan keberlanjutan fiskal, yang sering kali bergantung pada independensi lembaga dan kemampuan untuk menanggung biaya penuaan dalam jangka panjang. Khususnya dalam jaminan sosial dan belanja sektor publik, reformasi ini membutuhkan keberanian untuk menantang kepentingan tradisional dan menyeimbangkan risiko politik.
Kebijakan fiskal di masa mendatang perlu lebih dapat diperkirakan dan melakukan penyesuaian kelembagaan sebagai respons terhadap penuaan populasi dan perubahan ekonomi. Ini akan menjadi tantangan utama bagi setiap negara.
Singkatnya, kendala anggaran pemerintah sangat memengaruhi keberlanjutan ekonomi dan kemakmuran di masa mendatang. Bagaimana menyeimbangkan kegiatan fiskal dengan tujuan ekonomi jangka panjang dalam proses pembuatan kebijakan akan menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan. Dapatkah kita menemukan solusi yang lebih efektif untuk tantangan ini guna memastikan kemakmuran ekonomi di masa mendatang?