Sejak Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (SGP) ditetapkan di Uni Eropa pada tahun 1997, hal ini telah menjadi dasar penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan euro. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua 27 negara anggota dapat menjaga disiplin fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Uni Ekonomi dan Moneter (EMU). Seiring berjalannya waktu, perjanjian ini telah mengalami berbagai penyesuaian dan pengembangan, dan dampaknya terhadap ekonomi UE menjadi semakin kompleks.
Lembaga utama untuk melaksanakan pemantauan kebijakan fiskal adalah Komisi Eropa, yang memandu kebijakan fiskal negara-negara anggota melalui rekomendasi tahunan khusus negara. Berdasarkan perjanjian ini, negara-negara anggota harus menjaga defisit pemerintah di bawah 3% dari PDB dan utang pemerintah di bawah 60% dari PDB. Jika negara anggota melanggar peraturan yang relevan, Prosedur Defisit Berlebihan (Excessive Deficit Procedure/EDP) akan dimulai dan dapat menghadapi sanksi ekonomi.
"Tujuan awal perjanjian ini adalah untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Eropa yang berkelanjutan, tetapi hasil implementasinya sangat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi masing-masing negara."
Pada tahun 2005, SGP mengalami reformasi besar yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan memperbaiki mekanisme implementasi. Inti dari reformasi ini adalah untuk menetapkan tujuan anggaran jangka menengah (MTO) yang spesifik untuk setiap negara anggota, yang berarti bahwa berbagai negara dapat menetapkan target fiskal berdasarkan kondisi ekonomi mereka sendiri.
Krisis utang Eropa antara tahun 2011 dan 2013 mengungkap banyak kekurangan SGP, yang menyebabkan UE semakin memperkuat pengawasannya terhadap kebijakan fiskal. Karena situasi ekonomi saat itu, negara-negara anggota umumnya melanggar ketentuan SGP, dan reformasi struktural skala besar diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan.
Sejak 2020, dengan merebaknya COVID-19, beberapa ketentuan SGP ditangguhkan sementara, yang memungkinkan negara-negara anggota untuk meningkatkan pengeluaran fiskal guna mengatasi dampak epidemi. Penerapan kebijakan ini telah mengakibatkan defisit fiskal yang melebihi 3% di banyak negara.
"Selama periode ini, sementara peluncuran EDP ditangguhkan sementara, kondisi ekonomi di setiap negara terus dipantau secara ketat."
Dengan pecahnya perang Rusia-Ukraina, kenaikan harga energi dan peningkatan pengeluaran pertahanan telah menciptakan tekanan anggaran baru bagi semua negara anggota UE. Proses EDP, yang diharapkan akan diluncurkan kembali pada tahun 2024, akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap hasil keuangan negara-negara anggota tahun 2023 dan anggaran tahun 2024.
Pada tahun 2024, UE akan menerapkan seperangkat aturan SGP baru yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk mematuhi batasan fiskal dengan kecepatan yang lebih lambat jika dihadapkan pada persyaratan reformasi tertentu. Ini berarti bahwa dalam beberapa tahun mendatang, fleksibilitas negara-negara anggota dalam penyesuaian ekonomi akan membantu mencapai kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan.
Rangkaian evolusi ini telah menjadikan SGP tidak hanya sebagai kerangka kerja untuk kebijakan fiskal, tetapi secara bertahap telah menjadi mekanisme inti dalam seluruh sistem tata kelola ekonomi UE. Bagaimana peningkatan lebih lanjut akan memengaruhi pemulihan dan pengembangan ekonomi Eropa?