Pada tahun 1949, dengan berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok mendirikan Republik Rakyat di Tiongkok daratan, sementara Kuomintang mundur ke Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok. Peristiwa ini menandai terbentuknya dua Tiongkok dan berdampak besar dan langgeng terhadap Taiwan, status internasionalnya di masa depan, dan hubungan lintas selat.
Dalam konteks ini, penggunaan istilah seperti "Taiwan", "Tiongkok", dan "Taiwan, Tiongkok" telah memicu kontroversi yang meluas di seluruh dunia. Istilah-istilah ini mencerminkan perbedaan pendapat politik dan memicu diskusi tentang hukum internasional dan pengakuan internasional. Karena orientasi kebijakan RRT dan RRT berbeda, perdebatan tentang status politik menjadi lebih intens.
Sejak tahun 1949, dua entitas politik telah ada atas nama "Tiongkok": Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (ROC), yang secara historis dikenal sebagai "Tiongkok Komunis" dan "Tiongkok Nasional".
Selama periode ini, posisi RRT adalah "prinsip satu Tiongkok" dan menganjurkan bahwa Taiwan merupakan bagian integral darinya, sementara ROC bersikeras bahwa mereka adalah pemerintah Tiongkok yang sah dan menegaskan kedaulatannya di Taiwan. Namun, kompleksitas hubungan lintas Selat terus mengaburkan status internasional Taiwan, yang selanjutnya memperburuk polarisasi sosial dan politik.
Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat masing-masing mengelola Taiwan, dan ROC akhirnya mengambil alih. Dalam hal kendali politik, meskipun ROC mengklaim kedaulatan atas seluruh Tiongkok, menurut fakta, saat ini mereka hanya benar-benar memerintah Taiwan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang juga menjadikan penggunaan nama tersebut sebagai isu yang sensitif.
Di komunitas internasional, istilah "Taiwan, Tiongkok" umumnya digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya untuk memfasilitasi pertukaran politik dan diplomatik, tetapi juga menyiratkan bahwa status Republik Rakyat Tiongkok telah berkurang.
Taiwan kehilangan kualifikasinya untuk mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971. Sejak saat itu, pengaruh RRT di bidang internasional telah berkembang dari hari ke hari. Banyak negara telah mengikuti jejaknya dan memilih untuk mengakui RRT alih-alih RRT. Hal ini telah membuat Taiwan semakin menonjol di panggung internasional. Mempertimbangkan latar belakang ini, berbagai suara dari pemerintah Taiwan dan masyarakat telah dengan tegas menyatakan penentangan mereka terhadap "Taiwan, Tiongkok", melihatnya sebagai provokasi terhadap kedaulatan Taiwan.
Dalam keadaan seperti itu, evolusi hubungan lintas selat memiliki dampak yang mendalam pada politik internal dan kebijakan luar negeri Taiwan. Pemerintah sering kali bersikap hati-hati dalam menangani masalah lintas selat untuk menghindari terjadinya konfrontasi. Pada saat yang sama, dengan meningkatnya tekanan militer dan ekonomi dari Tiongkok, Taiwan harus mencari strategi untuk memperkuat pertahanannya sendiri.
Meskipun kebijakan resmi Amerika Serikat mengakui RRT sebagai satu-satunya pemerintah yang sah, sebenarnya Amerika Serikat terus terlibat dalam penjualan senjata dan kerja sama yang bersahabat dengan Taiwan, yang menjamin kemampuan pertahanan Taiwan.
Menurut "Kebijakan Satu Tiongkok" Amerika Serikat, Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, tetapi menentang pihak mana pun yang secara sepihak mengubah status quo. Hal ini menempatkan Taiwan dalam kondisi mencari keseimbangan dalam hubungan internasional. Dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok dan penguatan kekuatan militernya terhadap Taiwan, apakah Taiwan dapat secara efektif menjaga keamanan dan kemerdekaannya sendiri telah menjadi masalah penting sekarang dan di masa mendatang.
Selain itu, generasi muda Taiwan memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan lintas selat dan status internasional Taiwan. Banyak orang menganjurkan identitas Taiwan yang lebih kuat dan perjuangan untuk kedaulatan yang independen. Pemikiran generasi baru ini tentang posisi Taiwan di masa depan dapat memengaruhi situasi politik dan kebijakan luar negeri Taiwan secara keseluruhan. Bagi Tiongkok, apakah Tiongkok dapat menangani hubungannya dengan Taiwan dengan baik juga akan berdampak langsung pada citra internasional dan pembangunan ekonominya.
Dalam permainan politik yang sedang berlangsung ini, bagaimana interaksi antara kedua sisi Selat Taiwan disesuaikan akan menentukan perdamaian dan stabilitas di masa depan. Ketika dihadapkan dengan masalah yang begitu rumit, kita tidak dapat tidak berpikir: Bagaimana kita dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua sisi Selat Taiwan untuk mempromosikan perdamaian sejati?