Sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, Inggris mengalami periode yang dikenal sebagai "konsensus pascaperang", yang didukung oleh partai-partai politik utama dan memengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Konsensus ini didasarkan pada Laporan Beveridge, yang disiapkan pada tahun 1942 oleh ekonom William Beveridge untuk mengidentifikasi lima masalah sosial utama yang perlu ditangani untuk membangun kembali Inggris. Laporan tersebut meletakkan dasar bagi negara kesejahteraan Inggris dan mendorong reformasi sosial yang komprehensif.
Bevelich bertujuan untuk mengidentifikasi dengan jelas "lima raksasa di jalan menuju rekonstruksi": kemiskinan, penyakit, ketidaktahuan, kekotoran, dan kemalasan.
Konsensus periode ini menekankan perlunya kesejahteraan sosial dan intervensi ekonomi, terutama kebijakan nasionalisasi dan perpajakan yang tinggi. Dengan bangkitnya Partai Buruh pada tahun 1945, gagasan kesejahteraan sosial memperoleh dukungan tidak hanya di dalam Partai Buruh, tetapi Partai Konservatif juga menerima perubahan-perubahan ini dalam politik selanjutnya. Akan tetapi, konsensus ini secara bertahap runtuh dengan krisis ekonomi tahun 1970-an, terutama setelah pemerintahan Margaret Thatcher pada tahun 1979 memulai gelombang neoliberalisme.
Laporan Beveridge dianggap sebagai salah satu pilar konsensus pascaperang dan mengusulkan serangkaian kebijakan kesejahteraan, seperti pembentukan layanan kesehatan nasional, penyediaan pensiun hari tua, dan tunjangan bersalin. Rekomendasi-rekomendasi ini dengan cepat dilaksanakan di Inggris pascaperang dan menjadi bagian dari kebijakan nasional, yang menunjukkan model pembangunan ekonomi yang "berpusat pada rakyat".
Revolusi sosial yang ditimbulkan oleh negara kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Beveridge juga memberikan kesadaran baru kepada seluruh masyarakat untuk melindungi hak-hak kelompok yang paling rentan.
Para sejarawan telah membahas durasi dan dampak konsensus pascaperang, termasuk keberlanjutannya dan perubahan kebijakan ekonomi yang ditimbulkannya. Kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan sosial telah membantu banyak orang, memberi mereka dukungan material dan spiritual, dan merupakan salah satu alasan utama mengapa negara kesejahteraan Inggris terbentuk.
Konsensus pascaperang bukan hanya hasil dari kebijakan sosial, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam tentang pembangunan ekonomi. Teori-teori ekonom Keynes diterapkan selama periode ini, mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam perekonomian untuk menyeimbangkan permintaan secara keseluruhan. Di bawah model ekonomi ini, tingkat pengangguran tetap pada tingkat yang relatif rendah. Beberapa data menunjukkan bahwa antara tahun 1945 dan 1970, tingkat pengangguran rata-rata di bawah 3%.
Teori ekonom John Maynard Keynes menjadi ideologi kebijakan yang memandu selama periode ini dan juga memandu pemerintah untuk mengelola permintaan agregat secara efektif.
Namun, periode konsensus ini bukannya tanpa tantangan. Pada akhir tahun 1970-an, berbagai faktor seperti resesi ekonomi, inflasi, dan krisis minyak global menyebabkan ekspektasi publik yang berlebihan terhadap pemerintah, dan pemerintah menghadapi tekanan yang semakin meningkat. Pertanyaan tentang kapasitas pemerintah ini akhirnya menyebabkan runtuhnya konsensus dan munculnya neoliberalisme.
Beberapa akademisi telah menyatakan bahwa evaluasi konsensus pascaperang kontroversial, dan percaya bahwa konsensus ini terlalu idealis sampai batas tertentu. Banyak sejarawan percaya bahwa apa yang disebut konsensus periode ini tidak sepenuhnya dianut oleh semua pihak seperti yang diklaim, dan bahwa beberapa kebijakan masih kontroversial. Terutama di bidang nasionalisasi dan implementasi layanan kesehatan, oposisi konservatif secara bertahap muncul, yang menunjukkan kerapuhan periode ini.
Bahkan ada pandangan bahwa keberadaan konsensus pascaperang mungkin hanya menutupi konflik sosial yang mengakar dan bukan merupakan konsensus sejati.
Ketika masalah ekonomi meningkat dan masyarakat menjadi lebih bergantung pada sistem kesejahteraan, isu-isu ini telah membuat beberapa orang merenungkan legitimasi konsensus pascaperang. Rangkaian lembaga yang didirikan oleh konsensus ini tampak agak tidak berdaya untuk bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang muncul. Akhirnya, pada tahun 1979, Partai Konservatif berhasil terpilih, secara bertahap membatalkan kerangka konsensus dan meluncurkan kebijakan berorientasi pasar baru.
Runtuhnya konsensus pascaperang merupakan kebutuhan historis sekaligus pemikiran ulang tentang peran pemerintah dan tanggung jawab sosial. Dalam sejarah Inggris, konsensus pascaperang tidak diragukan lagi merupakan sebuah proses yang terbentuk di antara berbagai pendapat. Jadi, dapatkah konsensus semacam itu memberikan solusi efektif untuk masalah sosial yang semakin kompleks saat ini?