Negosiasi kolektif adalah proses yang digunakan untuk negosiasi, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan antara pemberi kerja dan karyawan untuk mengatur upah, kondisi kerja, tunjangan dan aspek lain dari kompensasi dan hak pekerja. Proses ini biasanya diungkapkan oleh perwakilan serikat pekerja. Perjanjian kolektif yang dinegosiasikan biasanya digunakan sebagai kontrak tenaga kerja antara pemberi kerja dan satu atau lebih serikat pekerja dan menyediakan persyaratan seperti standar upah, jam kerja, pelatihan, kesehatan dan keselamatan, lembur, mekanisme keluhan, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan kerja atau perusahaan. Perjanjian semacam itu juga dapat mencakup “negosiasi produktivitas” di mana pekerja setuju untuk mengubah praktik kerja dengan syarat peningkatan upah atau keamanan pekerjaan.
Negosiasi kolektif dianggap sebagai alat penting bagi pekerja untuk mencari perlakuan yang adil, dan hukum dan norma di berbagai negara umumnya mengakui perlindungan dan perawatan karyawan.
Dalam sejarah, istilah "negosiasi kolektif" pertama kali muncul pada tahun 1891 dan diusulkan oleh Beatrice Webb, salah satu pendiri bidang Hubungan Industri Inggris. Sejak munculnya serikat pekerja di abad ke -18, perundingan bersama dan perjanjian telah ada. Menurut hukum banyak negara, perwakilan serikat pekerja memainkan peran penting dalam perundingan bersama, yang menjadikan perundingan bersama sebagai saluran penting bagi pekerja untuk berbicara secara kolektif dan mencari perubahan.
Hak atas perundingan bersama diakui dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menekankan bahwa kapasitas untuk mengatur serikat pekerja adalah hak dasar manusia. Pasal 2 (a) Deklarasi ILO tentang Prinsip -Prinsip Dasar dan Hak untuk Pekerjaan dengan jelas mendefinisikan "kebebasan berserikat dan hak untuk pengakuan yang efektif atas perundingan bersama" sebagai hak dasar pekerja. Konvensi 1948 tentang Perlindungan Hak Organisasi (C087) dan konvensi terkait lainnya secara khusus melindungi perundingan bersama dengan menciptakan standar tenaga kerja internasional untuk mencegah negara -negara melanggar hak -hak organisasi pekerja dan perundingan bersama.
skenarioDi banyak negara, perundingan bersama tidak hanya dipandang sebagai sarana negosiasi ekonomi atau bunga, tetapi juga perwujudan mempromosikan martabat dan otonomi pekerja.
Di Amerika Serikat, Undang -Undang Hubungan Perburuhan Nasional mulai berlaku pada tahun 1935, sehingga tidak mungkin bagi pengusaha untuk menghilangkan anggota serikat hak. Undang -undang ini memberikan jaminan hukum yang relatif kuat untuk serikat pekerja dan menghindari campur tangan pengusaha dalam kegiatan serikat pekerja. Serikat pekerja dapat menegosiasikan kontrak untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan bertujuan untuk lingkungan kerja yang aman dan upah yang adil.
Cakupan kesepakatan kolektif Swedia sangat tinggi, meskipun ada kekurangan mekanisme hukum untuk memperluas perjanjian ke seluruh industri. Menurut data 2018, 83% karyawan sektor swasta dan 100% karyawan sektor publik dilindungi oleh perjanjian kolektif.
Perundingan bersama Australia berasal dari awal abad ke -20 dan lebih lanjut dikembangkan dengan pengenalan sistem mediasi dan arbitrase. Fair Work Act 2009 adalah dasar dari perundingan bersama saat ini, yang menetapkan persyaratan "negosiasi niat baik" dan mempromosikan konsultasi yang baik antara pengusaha dan serikat pekerja.
Studimenunjukkan bahwa karyawan yang bergabung dengan serikat pekerja memiliki kenaikan gaji rata -rata 5-10% dibandingkan dengan mereka yang tidak. Keberadaan serikat pekerja membuat distribusi pendapatan lebih seimbang, terutama antara pekerja yang terampil dan tidak terampil.
Negosiasi kolektif bukan hanya masalah hukum atau ekonomi, tetapi juga melambangkan suara para pekerja yang berjuang untuk hak -hak mereka sendiri. Apakah dalam hal upah, lingkungan kerja atau manfaat lainnya, keberadaan perundingan bersama memberi para pekerja alat untuk mengupayakan perawatan yang adil dan jaminan yang diperlukan. Di dunia saat ini, banyak negara masih memperjuangkan hak perundingan bersama yang lebih baik, dan perolehan hak -hak ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup dan kepuasan kerja pekerja.
Jadi perundingan bersama tidak hanya hak dasar pekerja, tetapi juga bagian penting dari hak asasi manusia. Di era yang semakin global ini, nilai perundingan bersama akan lebih menonjol ketika pekerja menghadapi lebih banyak tantangan. Jadi, perubahan dan upaya apa lagi yang perlu kita lakukan di jalan untuk mempromosikan hak -hak pekerja?