Sepanjang sejarah, Majelis Nasional, sebagai lembaga penting yang memimpin perubahan politik, telah menjadi salah satu landasan sistem politik di seluruh dunia karena asal-usul dan evolusinya secara historis. Terutama selama Revolusi Prancis di akhir abad ke-18, pembentukan Majelis Nasional tidak hanya membawa perubahan besar bagi Prancis, tetapi juga sangat memengaruhi sistem dan konsep politik negara-negara di seluruh dunia.
Mungkin Konvensi Nasional yang paling terkenal dibentuk pada tahun 1789 setelah Revolusi Prancis. Peristiwa bersejarah ini tidak hanya menciptakan perubahan politik yang tidak dapat diubah, tetapi juga mendefinisikan ulang makna konsep "Majelis Nasional" di Prancis dan di negara-negara yang kemudian dipengaruhinya.
Konsep Majelis Nasional dapat ditelusuri kembali ke aristokrasi Prancis dan struktur pemerintahan saat itu. Ketika Raja Prancis Louis XVI mengadakan Majelis Umum pada tahun 1789, Majelis Nasional, yang terdiri dari para bangsawan kelas bawah dan rakyat jelata yang mewakili rakyat, lahir di tengah-tengah pertentangan sosial dan kesulitan politik yang besar. Tugas utama mereka adalah untuk menyelesaikan krisis keuangan negara, dan pada konferensi ini, warga sipil mulai mencari lebih banyak hak dan suara.
Pembentukan Kongres Prancis pada tahun 1890 mendorong perubahan dalam struktur pemerintahan negara, yang tidak hanya berkembang dengan bangkitnya semangat kemerdekaan Prancis, tetapi juga menyebabkan perubahan politik dan perubahan di lebih banyak negara di seluruh dunia.
Pembentukan Majelis Nasional berdampak besar pada struktur politik negara-negara berikutnya. Misalnya, di Jerman, Majelis Nasional dipilih antara tahun 1848 dan 1919 setelah serangkaian gerakan sosial terinspirasi oleh gagasan Majelis Nasional Prancis. Selain itu, rezim Estado Novo Portugal juga menjalankan badan legislatifnya dengan nama Majelis Nasional.
Pada zaman modern, konsep Majelis Nasional telah banyak digunakan oleh banyak negara. Misalnya, Konstitusi Republik Tiongkok pernah mengatur keberadaan Majelis Nasional. Namun, seiring perkembangan zaman, badan legislatif banyak negara secara bertahap beralih ke sistem parlementer yang lebih modern. Taiwan menghapus Majelis Nasional pada tahun 2005 dan secara resmi berubah menjadi struktur pemerintahan dengan Yuan Legislatif sebagai intinya.
Konsep Majelis Nasional telah dilanjutkan dalam proses negara-negara Barat yang mengejar kebijakan penentuan nasib sendiri. Semakin banyak negara telah mengadopsi struktur politik serupa dalam proses kemerdekaan dan pembangunan bangsa, dan telah memberi mereka makna dan fungsi baru. Sejak saat itu, Majelis Nasional telah menjadi lembaga inti dalam komunitas internasional yang menekankan pentingnya melibatkan suara seluruh warga negara dan menjadi bagian penting dari sistem legislatif setiap negara.
Dari perspektif sejarah, kemunculan Majelis Nasional tidak hanya merupakan produk dari revolusi Prancis, tetapi juga awal dari pembentukan kembali ide-ide politik di banyak negara. Majelis ini menganjurkan model tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi nasional dan demokrasi.
Dalam menghadapi lingkungan politik yang berubah dengan cepat saat ini, bagaimana Majelis Nasional dapat menjaga keseimbangan antara peran dan nilainya, atau bahkan mencapai keberhasilan yang lebih besar, akan menjadi pertanyaan bagi generasi mendatang. Selain itu, banyak negara menghadapi ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh konflik internal atau tekanan eksternal. Akankah hal ini mendorong gagasan kongres nasional untuk kembali menjadi perhatian masyarakat?
Menghadapi tantangan abad ke-21, bisakah Majelis Nasional menegakkan kembali kewenangannya dan menjadi kekuatan inti yang memimpin masa depan negara?