Kebijakan visa Tiongkok memiliki peraturan ketat mengenai persyaratan perjalanan, masuk, dan tinggal bagi warga negara asing di daratan Tiongkok. Seiring dengan meningkatnya pengaruh ekonomi dan diplomatik Tiongkok, kebijakan ini secara bertahap berkembang untuk beradaptasi dengan kebutuhan globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menandatangani perjanjian bebas visa dengan banyak negara, yang memungkinkan warga negara tertentu untuk memasuki Tiongkok dengan lebih mudah dalam kondisi tertentu. Artikel ini akan membahas negara mana yang memenuhi syarat untuk kebijakan bebas visa dan perubahan utama pada kebijakan ini.
Visa Tiongkok dikeluarkan oleh kedutaan besar dan konsulat Tiongkok di luar negeri dan oleh Biro Administrasi Keluar-Masuk di Tiongkok. Berbagai jenis visa dapat dipilih sesuai dengan tujuan kunjungan dan durasi tinggal. Warga negara tertentu dapat menikmati status bebas visa berdasarkan perjanjian bilateral atau keputusan unilateral. Kebijakan ini sangat penting untuk menarik wisatawan asing dan mempromosikan pertukaran internasional.
Menurut kebijakan terbaru Tiongkok, pemegang paspor biasa dari negara-negara berikut dapat memasuki Tiongkok tanpa mengajukan visa, asalkan kunjungan mereka tidak melebihi periode pengecualian visa tertentu:
Pemegang paspor biasa tidak memerlukan visa untuk memegang visa di negara-negara berikut: Bahama, Saint Kitts dan Nevis, Antigua dan Barbuda, dll. Periode bebas visa bagi warga negara-negara ini sebagian besar antara 30 dan 90 hari.
Tiongkok telah menandatangani perjanjian bebas visa dengan beberapa negara, tetapi perjanjian ini belum berlaku. Selain itu, Tiongkok masih mempertimbangkan untuk mencapai perjanjian bebas visa baru dengan negara-negara lain, yang selanjutnya akan mendorong pertukaran dan kerja sama internasional.
Warga negara pemegang paspor urusan publik juga dapat menikmati kebijakan bebas visa. Dalam beberapa kasus, pembatasan masuk dapat dilonggarkan bagi pemegang paspor diplomatik, resmi, atau khusus, yang biasanya dapat tinggal hingga 30 hari selama kunjungan mereka. Hal ini didasarkan pada prinsip timbal balik internasional dan memberikan kemudahan lebih bagi kunjungan perwakilan diplomatik dan pejabat pemerintah dari berbagai negara.
Kebijakan Pengecualian Visa Transit (TWOV) Tiongkok dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelancong yang transit melalui Tiongkok tanpa bermaksud untuk masuk. Ada dua jenis kebijakan pengecualian visa transit: 24 jam dan 240 jam:
Pengecualian visa transit 24 jam berlaku untuk penumpang dari sebagian besar negara, yang diharuskan memiliki paspor yang berlaku lebih dari 3 bulan dan tiket perjalanan berikutnya yang dikonfirmasi.
Pemerintah Tiongkok juga telah melonggarkan kebijakan visa untuk wilayah tertentu, seperti kebijakan bebas visa Pulau Hainan. Sejak 2010, warga negara dari banyak negara dapat masuk dan tinggal selama beberapa hari tanpa visa saat mengunjungi Hainan. Kebijakan ini segera menarik banyak wisatawan dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal.
Untuk pelancong dari berbagai negara, Tiongkok terkadang memberikan visa sementara atau visa pada saat kedatangan berdasarkan keadaan khusus. Misalnya, dalam situasi darurat tertentu, orang-orang dari negara yang memerlukan visa dapat mengajukan visa saat kedatangan saat mereka tiba di bandara tertentu. Kebijakan semacam itu secara efektif telah meningkatkan citra Tiongkok yang bersahabat.
KesimpulanSingkatnya, kebijakan visa Tiongkok terus berkembang dan bertujuan untuk mempromosikan pertukaran dan kerja sama internasional. Dengan bertambahnya negara-negara bebas visa dan perubahan kebijakan, warga negara asing menjadi semakin mudah untuk bepergian ke Tiongkok. Apakah Republik Rakyat Tiongkok akan semakin memperluas daftar negara-negara bebas visa di masa mendatang juga akan menjadi fokus banyak pelancong internasional. Menurut Anda, bagaimana kebijakan bebas visa akan memengaruhi hubungan diplomatik Tiongkok dengan negara-negara lain?