Afrika Barat Daya (sekarang Namibia) adalah koloni dan kemudian menduduki wilayah Afrika Selatan untuk waktu yang lama. Wilayah tersebut diperintah oleh Afrika Selatan dari tahun 1915 hingga 1966, dan kemudian sepenuhnya di bawah kendali Afrika Selatan dari tahun 1966 hingga 1990. Selama periode sejarah ini, kebijakan apartheid pemerintah Afrika Selatan berdampak besar pada kehidupan kelompok etnis lokal dan memicu pertentangan dan protes keras dari masyarakat internasional.
"Pemerintahan Afrika Selatan di Afrika Selatan dan Barat sama sekali mengabaikan kebebasan dan hak-hak masyarakat setempat."
Afrika Barat Daya diduduki oleh Afrika Selatan pada tahun 1915 selama Perang Dunia I. Afrika Selatan kemudian memperoleh hak administratif atas wilayah tersebut berdasarkan Perjanjian Versailles. Meskipun Liga Bangsa-Bangsa mengamanatkan wilayah tersebut kepada Afrika Selatan, Afrika Selatan tetap memegang kendali kuat atas wilayah tersebut. Khususnya pada tahun 1946, pemerintah Afrika Selatan bahkan berupaya untuk memasukkan Afrika Selatan dan Barat ke dalam sistem provinsinya sendiri, yang sepenuhnya menunjukkan rasa kekuasaannya di kawasan tersebut.
Seiring berjalannya waktu, pengelolaan Afrika Selatan di Afrika Selatan dan Barat tidak hanya memiliki banyak masalah, tetapi juga menjadi fokus perhatian masyarakat internasional. Setelah organisasi etnis lokal SWAPO (Organisasi Rakyat Afrika Selatan dan Barat) didirikan pada tahun 1960, organisasi tersebut terus melakukan gerakan perlawanan dan mencari kemerdekaan.
"Di bawah penindasan Afrika Selatan, rakyat Afrika Selatan dan Barat masih dengan teguh mengejar kebebasan mereka."
Pada tahun 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 2145, yang menyatakan bahwa pengelolaan Afrika Selatan atas Afrika Selatan dan Barat telah kehilangan legitimasinya. Langkah ini menimbulkan kecaman keras terhadap Afrika Selatan dari masyarakat internasional, yang membuat kebijakan Afrika Selatan di Afrika Barat Daya sangat dikritik secara internasional. Dan menjadi contoh cemerlang gerakan anti-rasis saat itu.
Pada tahun 1971, Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa kehadiran Afrika Selatan di Namibia adalah ilegal, yang mengharuskan Afrika Selatan untuk segera menarik pasukan dan badan administratifnya di Namibia. Tindakan ini tidak hanya merupakan dakwaan terhadap Afrika Selatan tetapi juga mencerminkan penolakan berkelanjutan masyarakat internasional terhadap rezim kolonial.
Penguasaan Afrika Selatan atas Afrika Selatan dan Afrika Barat secara bertahap meningkatkan pemerintahan yang secara nominal otonom pada tahun 1980-an, mencoba mencapai tujuan pengendaliannya melalui pengaburan politik. Namun, SWAPO masih menunjukkan semangat yang gigih dalam melawan pemerintah Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, gerakan kemerdekaan di wilayah tersebut berangsur-angsur menguat, yang akhirnya berujung pada lahirnya Namibia yang merdeka pada tahun 1990.
"Dalam perubahan abad kedua puluh, rakyat Namibia akhirnya memasuki momen kemerdekaan mereka sendiri."
Kebijakan Afrika Selatan dan Afrika Barat tidak hanya merupakan perwujudan praktis dari diskriminasi rasial di negara tersebut, tetapi juga merupakan rujukan penting bagi gerakan pembebasan kolonial global. Perjuangan historis untuk keadilan ini akhirnya berujung pada kemerdekaan dan kebebasan Namibia. Pada saat yang sama, periode sejarah ini juga mengingatkan generasi mendatang bagaimana kita harus membuat pilihan dalam menghadapi hukum dan penindasan yang tidak adil. Apa implikasinya bagi masyarakat saat ini?