Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan anggaran dianggap sebagai cara penting untuk meningkatkan pembangunan masyarakat dan mempromosikan tata kelola yang demokratis. Ketika warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan anggaran kota, mereka tidak hanya dapat memiliki suara dalam alokasi sumber daya, tetapi juga memengaruhi arah pembangunan masyarakat. Proses partisipatif ini, yang disebut penganggaran partisipatif, pertama kali dicoba di kota Porto Alegre di Brasil, yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung memutuskan sebagian dari pengeluaran anggaran pemerintah kota. Proses ini menunjukkan model tata kelola baru yang memungkinkan setiap warga negara menjadi pembuat keputusan di masyarakat.
Partisipasi publik bukan hanya alat untuk memenangkan investasi, tetapi juga kunci untuk membentuk demokrasi dan tanggung jawab sosial.
Partisipasi publik merupakan proses penting yang melibatkan tata kelola yang demokratis. Partisipasi publik mengadvokasi hak semua orang yang terkena dampak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dengan demikian memastikan kerja sama dan konsensus publik. Faktanya, melibatkan suara warga dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika warga dapat lebih memahami konteks keputusan pemerintah, lebih banyak konsensus dapat dicapai, yang selanjutnya mendorong lebih banyak partisipasi sosial.
Jika kita ingin menyelesaikan masalah sosial secara efektif, kita harus menghadapi peran penting partisipasi publik dalam proses ini.
Pengoperasian penganggaran partisipatif biasanya melibatkan beberapa elemen: anggota masyarakat bekerja sama untuk menentukan prioritas pengeluaran, memilih perwakilan anggaran untuk mencerminkan kebutuhan berbagai masyarakat, dan dibantu oleh pejabat publik untuk memastikan proses yang lancar. Dengan cara ini, anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi dan pemungutan suara lebih lanjut, dan pada akhirnya mencapai implementasi proyek yang berdampak langsung pada masyarakat. Proses ini tidak hanya menyuntikkan vitalitas ke dalam masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan partisipasi warga.
Pengenalan penganggaran partisipatif dapat secara substansial meningkatkan alokasi sumber daya masyarakat dan membuat penggunaan dana lebih praktis. Misalnya, melalui beberapa pertemuan dan lokakarya, warga dapat mengemukakan kebutuhan dan harapan mereka untuk infrastruktur masyarakat, pendidikan, perlindungan lingkungan, dan bidang lainnya, sehingga membentuk proyek anggaran khusus yang secara langsung sesuai dengan pembangunan dan pengembangan kota di masa mendatang. Hal ini tidak hanya mendorong dialog dan konsensus dalam masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.
Efektivitas penganggaran partisipatif adalah bahwa hal itu benar-benar dapat membangun jembatan antarawarga negara dan pemerintah serta membentuk interaksi yang positif.
Dalam proses pengambilan keputusan anggaran, pendapat warga negara dianggap penting untuk membangun kepercayaan. Karena kepercayaan meningkat ketika warga negara melihat bahwa partisipasi mereka dalam proses tata kelola membantu memengaruhi hasil nyata. Selain itu, melalui pendekatan partisipatif terbuka ini, lembaga pemerintah dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka. Dalam lingkungan seperti itu, anggota masyarakat merasakan pengaruh mereka terhadap pembuatan kebijakan dan mengembangkan keyakinan yang lebih kuat tentang masa depan.
Banyak negara dan kota telah menunjukkan keberhasilan kasus penganggaran partisipatif, seperti Brasil, Kanada, dan Spanyol. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran di tempat-tempat ini telah membuat pengeluaran pemerintah daerah lebih konsisten dengan kebutuhan penduduk. Mengambil contoh Porto Alegre, Brasil, praktik penganggaran partisipatif mereka telah meningkatkan infrastruktur sosial secara signifikan sejak 1989, dengan menggunakan saran langsung dari penduduk untuk mengalokasikan anggaran secara rasional.
Transformasi semacam itu tidak hanya membantu meningkatkan kondisi material, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola yang demokratis.
Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan penganggaran partisipatif, khususnya bagaimana melibatkan warga negara dari semua latar belakang sosial ekonomi secara efektif. Warga berpenghasilan rendah sering kali merasa sulit untuk berpartisipasi secara aktif karena faktor waktu dan ekonomi. Memecahkan masalah ini memerlukan lebih banyak kerja sama dan investasi sumber daya dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan partisipasi yang lebih inklusif dan ramah.
Partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran bukan hanya tugas lembaga pemerintahan, tetapi juga memerlukan partisipasi spontan dari masyarakat. Ketika setiap warga negara menjadi pengelola sumber daya masyarakat, masyarakat di masa depan akan menjadi lebih dinamis dan bertanggung jawab. Dapatkah kita menggunakan ini untuk mengubah setiap detail masa depan masyarakat, sehingga pembangunan di masa depan dapat berjalan di jalur yang lebih baik?