Visualisasi Spasial dan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus : Desa Bener, Madiun)

Abstract

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki kepadatan dengan proporsi 673 penduduk per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yaitu Desa Bener memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yakni sebesar 1.376 jiwa per km2(1). Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi ini diperlukan adanya kegiatan penarikan PBB secara lebih efisien. Namun dalam kegiatan penarikan PBB masih dilakukan secara manual oleh pihak Kantor Desa Bener(2). Oleh karena itu dibutuhkan suatu daya tampung dalam menghimpun basis data PBB yang sistematis sehingga dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai peran yang perlu dilakukan untuk memaknai adanya fungsi pertanahan secara maksimal dari segi spasial, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan visualisasi status atau kondisi PBB terkait dengan kewajiban para Wajib Pajak, terutama untuk memberikan informasi tentang pajak terhutang agar mempermudah dalam pengelolaan pemungutan PBB. Informasi ini diperlukan juga untuk mengetahui objek dengan nilai PBB tinggi harus didahulukan penagihannya. Madiun Regency is one of the districts in Indonesia with a population density with a population of 673 inhabitants per hectare. One of the villages in Madiun Regency is Bener Village with a high population density of 1,376 people per km2 (1). With a high enough population, a more efficient UN withdrawal activity is needed. However, PBB withdrawal activities are still carried out manually by the Bener Village Office (2). Therefore a capacity is needed in compiling a systematic PBB database so that it can be used in computerization to increase effectiveness. As a role that needs to be done to interpret the existence of a land function maximally from a spatial perspective, this study aims to visualize the status or condition of the PBB related to the obligations of taxpayers, especially to provide information about payable taxes to facilitate the management of PBB collection. The information needed to view objects with PBB value must take precedence for the billing.