Qanun Jinayat And Sharia Police; A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia

Abstract

Polisi Syariah Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam) didasarkan pada UU Syariah No.11 / 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Jinayat adalah aturan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta menjaga dan melindungi masyarakat Aceh agar tetap mengikuti ajaran Islam. Polisi Syariah kemudian bertugas melakukan operasi terkait penerapan Hukum Syariah. Tugas tersebut dilakukan dengan memantau kota, mengendalikan, dan melakukan razia di tempat-tempat yang dinilai melanggar syariah di Aceh. Di antara kasus-kasus yang terjadi di Aceh yang terkait dengan Qanun Jinayat, ada yang melibatkan adat istiadat di mana Polisi Syariah kemudian menyerahkan kasus-kasus Qanun Jinayat ke pengadilan adat untuk diselesaikan. Wacana Perda (peraturan daerah) menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Aceh. Beberapa aspek berkontribusi pada perluasan sistematis penelitian data, wawancara, dan observasi. Oleh karena itu, makalah ini mengeksplorasi otoritas politik baru terkait Qanun Jinayat, di mana pemerintah Aceh memiliki kewenangan eksklusif terkait Polisi Syariah. Moralitas kejahatan dan pengalaman gender melalui Peraturan Daerah berpotensi menimbulkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Provinsi ini. [Sharia police of Qanun Jinayat (Islamic Criminal Law) is based on the Sharia Law No.11/ 2006 on the Governance of Aceh. Qanun Jinayat is a rule to protect the dignity and human and keep and protect the people of Aceh from staying following the Islamic teachings. Sharia Police focuses on conducting operations in the context of implementing Sharia Law. The service is carried out by monitoring the city, controlling, and conducting raids in places deemed to violate the Sharia in Aceh. Among the cases that occurred in Aceh in the context of Qanun Jinayat, some involve the adat (traditional custom) in the implementation, in which Sharia Police then gives the Qanun Jinayat cases to the custom courts to be resolved. In Aceh, the discourses of Perda (local regulation) become the debates among the people of Aceh. Several aspects contribute to the systematic expansion of data research, interviews, and observation. Hence, the paper explores the significance of the new political authority regarding Qanun Jinayat, in which the Aceh government has exclusive authority in the implementation of the Sharia Police. A morality of crime and gender experience through regulated by the Regional Regulation can create violence and discrimination against women in this province.]