KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Pengelolaan sumber daya pertambangan dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat tersebut yang memiliki sistem hukum berbeda dengan hukum nasional. Dalam gagasan konseptual ini memiliki urgensi bahwa dibutuhkannya suatu integrasi kebijakan pembentukan peraturan dan pengelolaan di bidang pertambangan. Permasalahan yang dikaji adalah: pertama , bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan dalam konteks pluralisme hukum? dan kedua , bagaimana konsep hukum sebagai pengintegrasi dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia? Kesimpulannya adalah pertama , kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan didominasi hukum negara, sementara terjadi marginalisasi kelompok masyarakat hukum adat dalam kebijakan pertambangan; dan kedua , konsep hukum dapat berfungsi sebagai pengintegrasi diantara kepentingan sub sistem dalam kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia.