PERSEPSI DAN SIKAP NELAYAN TERHADAP PENGELOLAAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) BERKELANJUTAN

Abstract

Pengelolaan rajungan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai stakeholders, karena merupakan komoditas yang memililki volume dan nilai ekspor ketiga tertinggi di Indonesia. Di Kabupaten Demak, rajungan merupakan komoditas tangkapan tertinggi untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali menyebabkan penurunan stok rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, persepsi, dan sikap nelayan rajungan terhadap pengelolaan rajungan berkelanjutan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan bantuan kuesioner terstruktur kepada responden nelayan di Desa Betahwalang, Purworejo, dan Serangan, Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan setuju terhadap kebijakan pengelolaan rajungan eksisting, teknik penangkapan rajungan, dan pola pemasaran rajungan, namun tidak setuju dengan kondisi sumber daya rajungan saat ini, pencatatan data rajungan, dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan yang ditawarkan. Pada umumnya nelayan mengetahui aturan penangkapan rajungan yang ramah lingkungan, namun karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, maka penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yaitu jaring arad masih banyak terjadi dan kualitas ikan hasil tangkapan relatif rendah. Musim pemijahan rajungan juga sudah diketahui oleh nelayan, namun pada musim pemijahan nelayan tetap menangkap rajungan. Untuk mengelola rajungan secara berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat melalui kegiatan sosialisasi status kondisi rajungan yang tertangkap, pelatihan diversifikasi alat tangkap, dan pendampingan kepada nelayan terkait kesadaran penangkapan rajungan yang lestari. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan, ukuran rajungan yang tertangkap, kontrol terhadap musim dan daerah penangkapan, dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir saat kebijakan diterapkan. Tittle:\xa0 Fishers’ Perception and Attitude on Sustainable Management of Blue Swimming Crabs Stakeholders need to pay a considerable attention to the management of blue swimming crabs in Indonesia since it is the third highest Indonesia export commodity both in volume and value. In Demak Regency, blue swimming crab is the highest catch commodity to meet the food needs and improve the economy of coastal communities. However, the uncontrolled and environmentally hazard catches resulted a decline in crab stocks. This study aims to analyze the fishers’ socio-economic characteristic, perceptions, and attitude toward sustainable blue swimming crab management. Data were collected through structured-questionnaires interviews with the fishers in Betahwalang Village, Purworejo Village, and Serangan Village, Demak Regency. The data were analyzed with descriptive method. The results showed that the fishers agree with the existing crab management policies, fishing techniques, and marketing pattern, however, they disagree with the current condition of blue swimming crab resources, data record, and the suggested sustainable crab management policies. The fishers have recognized the rules of environmentally friendly catch for blue swimming crabs, however, it is still common to use arad nets due to high economic needs despite the low quality of the catches. The fishers have also recognized the spawning season of the crabs, but they still catch in spawning season due to economic stress. In order to manage the sustainability of blue swimming crab, there is a need of community-based management policy through socialization the condition of the crab resources, training on fishing gear diversification, and community assistance for the awareness of sustainable crab fishing. In addition, it is necessary to supervise the use of fishing gear, the size of the catches, the season and fishing area, and develop the alternative livelihoods for coastal communities once the policy is implemented.