Evaluasi efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mereduksi banjir di Kota Mojokerto

Abstract

Kota Mojokerto merupakan wilayah perkotaan yang sering menjadi daerah langganan banjir yang diakibatkan oleh aliran permukaan (Limpasan). Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan kota wajib menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) 30% dari luas wilayah, ketentuan penyediaan RTH Kota Mojokerto sudah terpenuhi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya kegiatan pengkajian evaluasi efektivitas ruang terbuka hijau (RTH) dalam mereduksi banjir kota sebagai upaya dalam pencegahan dan meminimalisir kejadian bencana banjir limpasan yang masih sering terjadi di Kota Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas RTH dalam mereduksi debit limpasan yang terjadi di Kota Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian survey menggunakan data primer hasil pengukuran infiltrasi dan data sekunder termasuk data curah hujan, DEM, jenis tanah, dan jenis ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengukuran lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kapasitas infiltrasi menggunakan metode Horton, debit limpasan metode Rasional dan evaluasi efektivitas berdasarkan analisis nilai residu limpasan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diketahui bahwa 8 jenis RTH Kota dinyatakan efektiv dalam mereduksi debit banjir limpasan dengan nilai residu 0 dan daya resap reduksi mencapai 100% dari total limpasan sebesar 124.47 m3/detik. Terdapat 8 unit yang dinyatakan tidak efektif yang berada pada RTH berupa taman rekreasi, hutan kota, jalur pengaman jalan, lahan kosong, lapangan olahraga, lapangan upacara, sempadan sungai dan lahan pertanian perkotaan dengan nilai residu berturut-turut sebesar 35.34 m3/detik, 102.01 m3/detik, 107.33 m3/detik, 64.22 m3/detik, 22.24 m3/detik, 102.73 m3/detik, 115.80 m3/detik, 63.99 m3/detik. Total RTH efektif mencapai 50% dan tidak efektif 50%. Perlu adanya pengelolaan RTH efektif berbasis potensi cadangan air dan penambahan kuantitas RTH tidak efektif terutama berjenis RTH Publik berbasis kebutuhan RTH.