Model Kontrak Kerjasama Pengelolaan Bidang Infrastruktur Pelabuhan

Abstract

Sektor Pelabuhan merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu penguasaannya dimiliki oleh negara. Namun, keberadaan pelabuhan yang menjadi sebagai salah satu fokus pembangunan Indonesia saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cepat dalam proses perealisasiannya. Tuntutan pembangunan dalam waktu yang cepat sejalan dengan besarnya biaya yang diperlukan, hal tersbut berbanding terbalik dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena hal tersebutlah, dirasa perlu untuk membuka peluang keikutsertaan pihak swasta dalam melakukaan pengusahaan di sektor ini, tentu dengan pengaturan yang rinci terkait mekanisme dan ruang lingkup keikutsertaan mereka. Dengan adanya kerjasama tersebut pulalah menimbulkan berbagai potensi sengketa, dan tidak jarang dampak dari sengketa tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya bagi salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, namun juga masyarakat, karena objek dari perjanjian tersebut juga merupakan bagian dari fasilitas umum.