Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya

Abstract

Konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara gamblang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan akses pendidikan bagi setiap anak merupakan keniscayaan yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerataan akses pendidikan ini dinyatakan sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dituliskan dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Salah satu prinsip pemerataan pendidikan yang diselenggarakan adalah penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam pasal 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh kedua pasal tersebut, jurnal ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab para penyelenggara pendidikan termasuk orang tua, guru, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata bagi setiap warga negara termasuk masyarakat pinggiran perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada SD Budi Yakin yang terletak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah pada penyelenggaraan pendidikan di SD Budi Yakin untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Rentang waktu penelitian diambil selama 2 bulan dalam tahun 2021 sebagai batas waktu pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi langsung dan wawancara sehingga penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penyelenggaraan pendidikan di pinggiran Kota Surabaya yang direpresentasikan oleh SD Budi Yakin ternyata kurang optimal. Solusi atas permasalahan tersebut telah dipaparkan melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh penulis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini.\n\xa0\nFulfilling Access to Education for Suburban Communities: A Case Study of SD Budi Yakin Surabaya.\nThe consideration in Law Number 20 of 2003 clearly states that the national education system must be able to guarantee equal distribution of educational opportunities. Equitable access to education for every child is a necessity that is a responsibility that must be fulfilled by the government. Equitable access to education is stated as the responsibility of the government and local governments as written in Article 11 paragraph 1 of Law Number 20 of 2003. One of the principles of equal distribution of education is the provision of education to develop reading, writing, and arithmetic skills for every citizen. as mandated in article 4 paragraph 5 of Law No. 20 of 2003. Based on the mandate given by the two articles, this journal analyzes the extent to which the responsibilities of education providers including parents, teachers, and the government in providing equal education for everyone citizens, including suburban communities. This research is a case study research at Budi Yakin Elementary School which is located in Tambaksari District, Surabaya City. The focus of this research is on providing education at SD Budi Yakin to develop reading, writing, and arithmetic skills. The research time span was taken for 2 months in 2021 as the time limit for data collection. Data collection was done by direct observation and interviews so that this research can be classified as qualitative research. From this study, it was found that the implementation of education on the outskirts of the city of Surabaya represented by SD Budi Yakin was not optimal. Solutions to these problems have been presented through programs and activities carried out by the author as described in this study.