PENERAPAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN INDONESIA BERDASARKAN PENGATURAN SUBSIDI PERIKANAN WTO

Abstract

ABSTRAK \nPemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi perikanan untuk mendorong berkembangannya Industri perikanan karena sektor ini bersumbangsih terhadap pembangunan nasional. Hingga kini, Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam persetujuan WTO melarang pemberian subsidi, selain itu subsidi perikanan dapat menyebabkan menipisnya stok ikan hingga kerusakan biota laut. Hal ini tidak sejalan dengan program PBB yaitu Sustainable Development terkait perikanan berkelanjutan, maka implementasi kebijakan subsidi perikanan dapat menimbulkan permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penulisan ini akan difokuskan pada bagaimana pengaturan subsidi perikanan wto kemudian melihat apakah relevansi subsidi perikanan dan sustainable development nantinya dapat menjawab permasalahan terkait apakah penerapan Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia dapat dibenarkan dalam sistem WTO. Metode Penelitian yang digunakan hukum normatif (Normative law research) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi subsidi perikanan di Indonesia tidak melanggar ketentuan perdagangan Internasional karena Indonesia yang hingga saat ini masih mendeklarasikan sebagai negara berkembang berakibat tetap berlakunya ketentuan mengenai S&DT. Adanya pejaminan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan manajemen efektif dalam penyalurannya, meskipun masih ada beberapa kendala namun tentu saja Indonesia akan terus berbenah. Kebijakan agar pemberian subsidi perikanan tidak bertentangan dengan perikanan berkelanjutan dan tujuan Indonesia sebagai poros maritime dunia dapat dicapai. Subsidi perikanan bukanlah penyebab utama menipisnya stok ikan dunia, menispisnya suatu sumber daya alam kelautan bisa saja dikarenakan adanya perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan suhu air dan menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dan pH air yang mengakibatkan kematian pada ikan. \nKata kunci: perdagangan internasional; subsidi perikanan; sustainable development. \n\xa0 \nABSTRACT \nThe Indonesian government issued a fisheries subsidy policy to encourage the fishery industry development because this sector contributes to national development. Indonesia is still a member of the WTO and in the WTO agreement prohibits subsidies, besides fishery subsidies can cause the depletion of fish stocks and damage marine life. Rather, this is not in line with the UN Sustainable Development program especially sustainable fisheries, so the implementation of the fisheries subsidy policy can cause problems. This research is aimed at answering this problem, in this paper will focus on several descriptions, namely How the WTO system arranges Fisheries Subsidies and then find out whether the Relevance of Fisheries Subsidies and Sustainable Development, then can answer the problem related to whether the implementation of the Fisheries Subsidy Policy in Indonesia can be justified in the WTO system. This research uses normative law (Normative law research method) subsequently the data will collect by literature study techniques and will be analyzed qualitatively. The result of the reseach shows that the implementation of fisheries subsidies in Indonesia does not violate the provisions of international trade since, the given status of Indonesia as a ‘developing country’ effects in the validity of the provisions of S&DT. The existence of a guarantee that the implementation of the policy is in accordance with effective management in its distribution shows that despite of some obstacles needs to be overcomed, Indonesia will strive to continue to improve. Policies on fisheries subsidies is in line with sustainable fisheries and Indonesia s goals as the world s maritime fulcrum. Fishery subsidies are not the main cause of depletion of world fish stocks, considering the factor climate change which causes increase on water temperature and decrease of dissolved oxygen concentration plus the acidity (pH) of the water. All of which results in fish transience. \nKeywords: international trade; fisheries subsidies; sustainable development.