IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG

Abstract

Perkembangan kewilayahan, terutama di kota-kota di pulau Jawa saat ini dihadapkan pada dinamika antara lain Pertumbuhan Penduduk, yang menuntut adanya fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dan dengan berkembangnya proses indrustrialisasi, pertumbuhan di Kabupaten Subang terus mengalami peningkatan, Penetapan kawasan ini menemui masalah yang terkait dengan pemanfaatan aktivitas industri dan perlu standar yang ditetapkan, standar dan sasaran kebijana, sumber daya yang kuat serta komunikasi antar stakholder sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri atas pejabat yang mengurusi bidang permukiman, penataan ruang dan perencanaan serta penerima manfaat kawasan permukiman. Selain itu, data penelitian juga diperoleh melalui observasi yang selanjutnya dilengkapi dengan berbagai data sekunder yang relevan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi antar organisasi dalam menetapkan kawasan permukiman belum sepenuhnya sesuai dengan harapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Pada 6 faktor yang mempengaruhi koordinasi antar organisasi, ternyata hanya organisasi-organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan sektor infrastruktur dan sektor perencanan saja yang menjalankan koordinasi secara intensif. Kata Kunci : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, koordinasi