Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Abstract. \xa0In Islamic law the marital status is Faskh or damaged and this is also reinforced by the MUI Fatwa. Meanwhile, regarding the legal consequences of religious conversion on child custody, if it refers to Islamic law, the Muslim party has the right to take care of his child if one of the husband and wife is an infidel. However, in the Decision of Case Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, the child who is the object of the dispute falls his custody (hadhanah) to his apostate mother. The Panel of Judges based their argument on the application of the legal principle regarding BEST INTEREST FOR THE CHILDREN because it was known from the facts of the trial that the child was still breastfeeding and of course the custody rights of the mother could not be released even though the mother was an apostate Keywords : Marriage, Apostasy, Child Custody Abstrak. Dalam hukum Islam status perkawinannya adalah fasakh atau rusak dan hal ini diperkuat pula dengan adanya Fatwa MUI.\xa0 Sedangkan mengenai akibat hukum perpindahan agama terhadap hak asuh anak jika merujuk pada hukum Islam maka pihak yang beragama Islam yang berhak mengasuh anaknya jika ada salah satu dari pasangan suami Istri yang kafir. Tetapi dalam Putusan Perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi anak yang menjadi obyek sengketa tersebut jatuh hak asuhnya (hadhanah) pada ibunya yang telah murtad. \xa0Majelis Hakim mendasarkan dalil mereka pada penerapan asas hukum mengenai “KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK” karena diketahui dari fakta sidang bahwa Anak masih dalam kondisi menyusui dan tentunya tidak bisa dilepaskan hak asuh dari Ibunya walupun Ibu dalam kondisi murtad. Kata Kunci : Perkawinan, Murtad, Hak Asuh Anak