PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Abstract

Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan \nPembayaran Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat \nPembuat Akta Tanah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian \nhukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini \nadalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus \n(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). \nLatar belakang penulisan tesis ini yaitu mengenai permasalahan bagi \nnotaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terlibat dalam suatu \nperbuatan tindak pidana. Terdapat beberapa kasus mengenai penggelapan pajak \ndan juga faktur pajak fiktif. Salah satu kasusnya terdapat pada kasus PPAT di \nSemarang yang dikenai tindak pidana Korupsi.Bahwa uang setoran pajak yang \nseharusnya terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkan dan melakukan \nbeberapa manipulasi data untuk memperkaya diri sendiri.Untuk menetapkan \nsebuah tindakan sebagai pelanggaran melawan hukum yang menyebabkan \nkerugian keuangan negara atau hanya melawan hukum memiliki suatu barang \nmilik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dimana barang tersebut bukan \ndari hasil kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) pokok \npermasalahan, yaitu : (1) Bagaimana Ratio Decidendi putusan pengadilan terkait \ndengan perkara penyalahgunaan pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh PPAT \n(2) Bagaimanakah keabsahan akta jual beli apabila faktur pajak BPHTB dan PPh (final) dipalsukan?