IMPLEMENTASI KEDISIPLINAN DAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI BALAI BAHASA RIAU

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kedisiplinan dan sasaran kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja di Balai Bahasa Riau. Lingkup implementasi kedisiplinan dalam penelitian ini adalah disiplin waktu, disiplin berpakaian dinas, dan disiplin kerja. Implementasi sasaran kerja pegawai membahas tentang menyusun rencana sasaran kerja, merealisasikan sasaran kerja, dan capaian atau target sasaran kerja. Sedangkan peningkatan kinerja pegawai didasarkan pada implementasi kedisiplinan pegawai dan sasaran kerja pegawai secara kualitas dan kuantitas pekerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi/pengamatan, wawancara langsung dengan informan yaitu kepala dan beberapa pegawai, dan studi arsip-arsip serta dokumen pada Balai Bahasa Riau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya, yang diawali dengan proses pengumpulan/seleksi data (colection), penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan simpulan (conclution drawing). Hasil yang diperoleh berdasarkan data dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat absensi pegawai tergolong baik 100% hadir, hanya pada tingkat kedisiplinan kehadiran tidak tepat waktu masih cukup tinggi antara 12 sampai 16 orang (31.58% s.d. 36.84%) dari 38 pegawai. Implementasi sasaran kerja pegawai Balai Bahasa Riau secara kuantitas pekerjaan sudah baik sesuai dengan yang direncanakan, tetapi secara kualitas pekerjaan yang dihasilkan masih standar atau belum maksimal. Kinerja pegawai melalui implementasi kedisipilinan dan sasaran kerja pegawai (SKP) di Balai Bahasa Riau pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan secara signifikan. Peningkatan kinerja pegawai dipicu dalam bentuk penggunaan fingerprint dan sistem aplikasi e-SKP yang berdampak pada pemberian sanksi dan pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.