RECHTSVACUUM RECOVERY SEKTOR PARIWISATA PASCA GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK

Abstract

Pariwisata memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat di pulau Lombok. Sebagai kawasan yang terletak pada jalur Ring of fire dan di jalur patahan sesar flores, menjadikan Pulau Lombok disamping indah juga sekaligus rentan terhadap bencana alam gempa bumi kedepannya. Penata laksanaan Recovery pasca bencana menjadi penting untuk di tangani dengan baik. Kebijakan recovery terkendala kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) dalam aplikasinya yang mengancam keberlajutan pariwisata Lombok. Banyak penelitian sebelumnya namun lebih fokus mengkaji tentang tehnis pengelolaan recovery dan penangan pisik saja. Namun aspek kebijakkan hukum yang akan memperkuat pelaksanaan recovery justru tidak tergarap. Penelitian Ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi suatu kebijakan yang di terapkan dalam recovery sektor pariwisata dengan memasukkan substansi hukum kedalam tata laksanaan recovery , sehingga dalam pelaksanaannya memiliki daya dukung yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat seluruh steak holder , sehingga proses recovery lebih cepat dan memiliki legitimasi. Sedang di pulau Lombok tidak dimasukkan substansi hukum dalam tata laksana recovery . Dalam penelitian ini menggunakan prosedur atau metode penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-sosiologis, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianism. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsepsional, pendekatan empiris-sosiologis, serta menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan recovery sektor pariwisata berjalan parsial atau sendiri-sendiri sehingga terasa lambat tidak terarah dan tidak memiliki daya dorong dan daya paksa yang disebabkan oleh tidak adanya dukungan substansi hukum yang memadai (rechtsvacuum ) dalam proses recovery pariwisata, semua ketentuan masih bersifat lex generalis sehingga perlu suatu ketentuan recovary yang lex spesialis sehingga tercipta suatu kepastian hukum dalam proses recovery sektor pariwisata