Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dinamika konflik dan upaya resolusi konflik antar pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antar daerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia diklaim berada diantara dua Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. \nThe purpose of the study was to analyze the dynamics of conflict and conflict resolution efforts between the government of the Selayar Islands Regency and South Buton Regency in the management of Kakabia Island. This research is a type of qualitative descriptive research. The results of the study indicate that in relation to the location of the Kakabia/Kawi-kawia Island region, whether it is in the Selayar Islands Regency or in the South Buton Regency area, it is not a problem between regencies/cities but is an inter-provincial problem, namely the Provinces of South Sulawesi and Southeast Sulawesi. because the location of the Kakabia/Kawi-kawia Island area is claimed to be between the two Southeast Sulawesi Provinces and the South Sulawesi Province, so based on Article 21 of the Minister of Home Affairs Regulation number 141 of 2017 the settlement is the authority of the Minister, in this case the Minister of Home Affairs.