Pengaruh uang dari perusahaan dan organisasi lain telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan di lingkungan politik AS. Khususnya, kasus Citizens United v. Federal Election Commission tahun 2010, sebuah putusan yang tidak hanya mengubah undang-undang pemilu tetapi juga membentuk kembali dinamika uang politik.
Citizens United adalah kelompok warga yang mengajukan gugatan pada tahun 2007 untuk menentang Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan. Undang-undang tersebut melarang perusahaan melakukan pengeluaran politik independen selama pemilihan umum. Kasus tersebut muncul selama pemilihan presiden tahun 2004 ketika Citizens United mengajukan pengaduan terhadap film dokumenter Fahrenheit 9/11 karya Michael Moore, dengan tuduhan bahwa film tersebut merupakan iklan pemilu dan harus dibatasi. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat film yang mengkritik Hillary Clinton, "Hillary's Movie," untuk menentang pembatasan pengeluaran pemilu.
Pada tanggal 21 Januari 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan penting dengan suara 5-4, yang menyatakan Pasal 203 Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan, yang melarang pengeluaran politik independen oleh perusahaan dan serikat pekerja, tidak konstitusional. Pengadilan menekankan bahwa kebebasan berbicara merupakan konten inti penting dari Amandemen Pertama Konstitusi AS, dan bahwa perusahaan dan organisasi lain harus menikmati hak kebebasan berbicara yang sama seperti individu.
Jika Amandemen Pertama memiliki makna, amandemen tersebut melarang Kongres mendenda atau memenjarakan warga negara atau asosiasi warga negara karena terlibat dalam ujaran politik.
Kasus ini telah memecah belah pendapat secara tajam. Para hakim yang tidak setuju menekankan bahwa pengeluaran politik perusahaan dapat berdampak tidak proporsional pada demokrasi dan jelas mewakili kepentingan orang kaya. Setelah putusan tersebut, banyak kritikus percaya bahwa hal itu akan menyebabkan masuknya uang ke dalam politik dan peningkatan korupsi politik.
Demokrasi tidak dapat berfungsi secara efektif ketika anggota konstituennya percaya bahwa hukum sedang diperjualbelikan.
Kasus Citizens United memberikan jalan hukum baru tentang bagaimana perusahaan dapat memberikan pengaruh dalam politik. Hal ini memungkinkan perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga nirlaba untuk menggunakan uang dengan sedikit atau tanpa batasan untuk memengaruhi kandidat politik dan pemilihan umum. Dengan munculnya media sosial dan iklan digital, pengaruh ini menjadi lebih luas dan kuat.
Banyak yang khawatir bahwa putusan Citizens United akan memperburuk ketimpangan di masyarakat dan menyebabkan suara warga biasa tenggelam dalam perdebatan kebijakan. Namun, putusan itu juga membuat aktivisme sipil menjadi lebih penting, mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam debat publik dan menuntut penggunaan dana politik yang transparan dan bertanggung jawab. Seperti yang telah ditunjukkan oleh para kritikus, putusan tersebut mencerminkan bagaimana kepentingan perusahaan membentuk kembali lingkungan politik, dan bagaimana warga biasa dapat menolak perubahan ini?