Dalam sistem ekonomi saat ini, utilitas publik dan perusahaan swasta membentuk model operasi yang terpolarisasi, yang memiliki dampak yang sangat berbeda pada alokasi sumber daya sosial dan penyediaan layanan. Utilitas publik biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menyediakan layanan dasar, seperti keselamatan publik, transportasi, pendidikan, dan perawatan medis. Pada saat yang sama, tujuan utama perusahaan swasta adalah untuk menghasilkan laba, dan fungsi layanan mereka didasarkan pada permintaan pasar.
Utilitas publik sering kali bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat dicabut, seperti penerangan jalan, yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, baik individu membayarnya atau tidak.
Utilitas publik umumnya beroperasi di bidang-bidang berikut: militer, penegakan hukum, infrastruktur publik, transportasi publik, dan administrasi pendidikan publik dan kesehatan publik. Layanan ini tidak hanya untuk individu, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Badan usaha milik negara didanai oleh pemerintah, dengan pembayar pajak sebagai sumber pendanaan utama.
Badan usaha swasta dimiliki oleh perorangan atau perusahaan saham gabungan, dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba. Badan usaha ini menyesuaikan arah bisnisnya menurut permintaan pasar dan memperoleh keunggulan kompetitif melalui kualitas layanan dan inovasi produk. Sebagai hasil dari model operasi ini, badan usaha swasta sering kali lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar, tetapi pada saat yang sama lebih berisiko.
Badan usaha sektor publik memiliki struktur organisasi yang beragam dan dapat mencakup departemen yang dikelola langsung oleh pemerintah, serta badan usaha milik negara. Badan usaha publik ini bergantung pada perpajakan untuk pendanaan dan sering kali beroperasi dengan cara yang tidak hanya bergantung pada keberhasilan komersial. Sebaliknya, badan usaha swasta sepenuhnya bergantung pada penjualan pasar untuk memperoleh pendapatan, sehingga struktur manajemen dan keputusan bisnis mereka dipengaruhi oleh permintaan pasar.
Beberapa ekonom berpendapat bahwa ukuran utilitas publik dan cara layanan diberikan dapat menyebabkan inefisiensi, tetapi juga menekankan perlunya di bidang-bidang tertentu, seperti pertahanan dan kesehatan publik.
Ada perbedaan signifikan dalam model operasi utilitas publik di berbagai negara. Misalnya, di Prancis, pegawai negeri sipil menyumbang 20% dari lapangan kerja negara, membentuk sistem publik dengan pendidikan, transportasi, dan perawatan kesehatan sebagai intinya. Pembagian kerja ini memungkinkan sektor publik memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan bangsa.
Beberapa ekonom liberal pasar mengkritik keberadaan utilitas publik, percaya bahwa operasi mereka sering kali tidak efisien dan karena pendanaan mereka sebagian besar berasal dari perpajakan, hal ini pada dasarnya bersifat memaksa dan tidak adil. Namun, beberapa orang menunjukkan bahwa utilitas publik tidak dapat digantikan dalam beberapa kasus, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan keselamatan publik.
Banyak pendukung pemerintahan kecil menolak kelayakan pasar yang sepenuhnya bebas dan menyerukan agar layanan publik yang diperlukan dipertahankan untuk memastikan keamanan dan stabilitas sosial.
Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan transportasi, baik yang melayani lembaga publik maupun warga negara biasa, merupakan fondasi penting untuk menjaga fungsi masyarakat. Dalam hal ini, sektor publik dan swasta dapat bekerja sama secara efektif melalui model kemitraan publik-swasta untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.
Gaji sektor publik biasanya ditetapkan melalui negosiasi antara pemerintah dan perwakilan karyawan. Di sini, serikat pekerja sektor publik memainkan peran penting karena mereka tidak hanya melindungi hak dan kepentingan karyawan, tetapi juga memengaruhi perumusan kebijakan secara keseluruhan dan berkontribusi pada kelanjutan operasi utilitas publik.
Pilihan antara badan usaha milik publik dan swasta mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda terhadap penyediaan layanan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, dengan sektor publik kemungkinan menawarkan stabilitas dan akses universal, sementara sektor swasta menawarkan fleksibilitas dan inovasi. Bagaimana menyeimbangkan peran keduanya di masa depan untuk mendorong pembangunan sosial akan menjadi isu penting yang perlu dipikirkan?