Seiring dengan percepatan globalisasi, keamanan maritim telah menjadi isu penting dalam masyarakat internasional. Laut tidak hanya menjadi jalur utama transportasi material, tetapi juga panggung bagi negara-negara untuk menunjukkan kekuatan militernya. Namun, hal ini membawa serta serangkaian tantangan dan ancaman terhadap keamanan maritim, yang secara bertahap berkembang menjadi perhatian utama pemerintah dan organisasi internasional.
Pengertian keamanan maritim bervariasi dari satu negara ke negara lain dan satu kawasan ke kawasan lain, dan mencakup berbagai bidang mulai dari keamanan nasional, perlindungan lingkungan laut hingga pembangunan ekonomi dan keamanan manusia.
Isu-isu yang terkait dengan keamanan maritim meliputi pembajakan, pembajakan laut, penyelundupan manusia dan transportasi kargo ilegal, pencemaran laut, dan bahkan perang transnasional dan aktivitas teroris. Perkembangan regional, seperti sengketa teritorial di Laut Cina Selatan dan bentrokan di Selat Hormuz, telah mempersulit keamanan maritim. Secara historis, konsep hukum dan kekuasaan laut telah berevolusi, dari "lautku" di era Romawi hingga Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa modern. Laut bukan lagi domain yang dapat dikendalikan oleh satu negara saja, tetapi negara-negara memiliki hak yang berbeda atas sumber daya laut. Persaingan tetap sangat ketat.
Perang dan pertikaian di berbagai waktu selalu memengaruhi keamanan laut, terutama pada tahun-tahun maraknya serangan teroris dan pembajakan, yang secara bertahap membuat negara-negara mengkaji ulang strategi keamanan laut mereka.
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan keamanan maritim secara bertahap meluas ke bidang keamanan siber. Saat ini, banyak kapal modern sangat bergantung pada sistem komputer, sehingga melindunginya dari serangan siber menjadi semakin penting. Dengan munculnya konsep "perang siber", negara-negara secara bertahap meningkatkan penelitian dan pengembangan serta tindakan respons mereka dalam hal ini. Secara khusus, pada tahun 2021, Organisasi Maritim Internasional telah mensyaratkan agar keamanan siber dimasukkan dalam manajemen keselamatan kapal.
Dari konsep tradisional kekuatan maritim hingga isu keamanan siber yang lebih kompleks saat ini, cakupan keamanan maritim menjadi semakin luas, yang melibatkan banyak faktor ekstrateritorial.
Pembajakan sering terjadi di seluruh dunia, terutama di Teluk Guinea di Afrika Barat, pesisir Somalia, dan Selat Malaka di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai wilayah dengan insiden pembajakan global yang tinggi. Menurut Biro Maritim Internasional, insiden pembajakan di wilayah ini meningkat pada tahun 2020, terutama insiden penyanderaan, yang secara dramatis meningkatkan risiko keamanan bagi pengiriman komersial.
Pada tahun 2020, perairan di lepas pantai Afrika Barat menjadi perairan paling berbahaya di dunia, dengan sekitar 90% penculikan maritim terjadi di sini.
Selain pembajakan, aktivitas teroris di laut juga menimbulkan ancaman bagi keamanan. Definisi komunitas internasional tentang terorisme maritim dengan jelas menyatakan bahwa terorisme maritim mencakup serangan terhadap kapal, fasilitas lepas pantai, atau kota pesisir. Sejak insiden 9/11, negara-negara telah meningkatkan kerja sama dan tindakan pencegahan keamanan maritim, yang telah mengurangi risiko serangan teroris di laut hingga batas tertentu. Namun, pengawasan dan pencegahan masih perlu diperkuat untuk memastikan keselamatan jalur perairan.
Persoalan batas maritim dan perairan teritorial yang ditetapkan dalam hukum laut internasional merupakan sumber utama perselisihan antarnegara. Dengan latar belakang meningkatnya perselisihan teritorial dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, negara-negara terkait secara aktif berupaya melindungi hak dan kepentingan maritim mereka, yang telah memicu perlombaan senjata dan mengintensifkan aktivitas militer maritim, yang selanjutnya meningkatkan ketegangan.
Perselisihan maritim di dunia saat ini tidak hanya mencerminkan persaingan strategis antarnegara, tetapi juga ketergantungan dan kendali atas sumber daya.
Secara keseluruhan, masalah keamanan maritim bersifat luas dan beragam, mulai dari konflik militer tradisional hingga kejahatan maritim oleh aktor non-negara hingga tantangan keamanan siber, yang masing-masing memerlukan kerja sama internasional dan tanggapan legislatif. Namun, dalam menghadapi ancaman keamanan maritim yang kompleks ini, dapatkah negara-negara mengoordinasikan tindakan mereka secara efektif untuk mengatasi tantangan baru yang mungkin muncul di masa mendatang?