Di Filipina, pembentukan wilayah administratif bukan hanya pembagian geografis, tetapi juga dasar bagi operasi lembaga pemerintah yang efektif. Seiring berjalannya waktu, pembagian wilayah administratif negara tersebut telah meluas dari 11 wilayah asli menjadi 18 wilayah saat ini. Sejarah dan perubahan yang terjadi patut ditelusuri secara mendalam.
"Perubahan dalam pembagian wilayah administratif mencerminkan kebutuhan pembangunan dan dinamika politik suatu negara."
Pembagian wilayah administratif Filipina pertama kali dilaksanakan pada tanggal 24 September 1972, melalui Keputusan Presiden No. 1, ketika provinsi-provinsi negara tersebut dibagi menjadi 11 wilayah. Pembagian tersebut merupakan bagian dari rencana restrukturisasi komprehensif Presiden Ferdinand Marcos untuk mendorong pembangunan ekonomi yang efektif dan penyediaan layanan pemerintah nasional yang lebih baik.
Sejak saat itu, wilayah-wilayah baru telah dibentuk dari waktu ke waktu, dan beberapa provinsi telah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Misalnya, pada tahun 1973, Provinsi Bombina dipindahkan dari Wilayah III (Luzon Tengah) ke Wilayah I (Wilayah Ilocos).
Dalam beberapa dekade berikutnya, divisi administratif Filipina juga mengalami banyak penyesuaian dan perubahan, seperti pembentukan Distrik ke-12 pada tahun 1975 dan deklarasi wilayah Manila Raya sebagai Wilayah Ibu Kota Nasional pada tahun 1978. Perubahan-perubahan ini telah memengaruhi tata kelola dan pembangunan berbagai tempat secara mendalam.
"Seiring dengan perubahan wilayah administratif, kita menyaksikan evolusi tata kelola lokal."
Pada tahun 1990 dan 1998, penduduk menolak referendum untuk membentuk Daerah Otonomi Cordillera, yang memungkinkan Daerah Administratif Cordillera mempertahankan status wilayah administratif regulernya. Selain itu, pada tahun 2019, Daerah Otonomi Muslim diubah menjadi Daerah Otonomi Mambinaro setelah referendum, yang memberikan otonomi lebih besar bagi pemerintahan daerah Muslim di selatan. Lintasan historis daerah otonom dan administratif ini tidak hanya menunjukkan keberagaman pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan kompleksitas ekologi politik.
Menurut data terbaru per tahun 2024, Filipina kini terbagi menjadi 18 wilayah. Wilayah-wilayah ini terbagi menjadi beberapa kelompok pulau, termasuk Luzon, Visayas, dan Mindanao, yang mencerminkan karakteristik budaya dan geografis masing-masing.
Ke-18 wilayah tersebut mencakup struktur dasar yang diperlukan untuk mempertahankan kebijakan nasional dan tata kelola ekonomi, yang menunjukkan fleksibilitas pemerintah untuk menyesuaikan diri secara bertahap dan kemampuan adaptasinya yang baru terhadap pembangunan.
"Setiap penyesuaian merupakan respons terhadap kebutuhan aktual saat ini."
Seiring dengan perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi, ada alasan untuk percaya bahwa pembagian administratif Filipina akan terus berkembang. Baik itu sistem otonomi yang baru diusulkan atau perubahan pada wilayah yang ada, jelas bahwa semua ini dimaksudkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan lingkungan ekonomi yang lebih kompleks. Selain itu, pertanyaan seperti bagaimana pemerintah daerah dapat memainkan perannya dan bagaimana mempromosikan partisipasi publik juga menunggu untuk dijawab di masa depan.
Dengan semakin mendalamnya globalisasi, pertanyaan secara bertahap muncul: Dalam perubahan yang konstan seperti itu, pencerahan dan tantangan seperti apa yang akan diberikan oleh pembagian administratif Filipina di masa depan kepada kita?