Mengapa hanya Daerah Otonomi Angsamo yang menjadi kasus khusus dengan pemerintahan terpilih, sedangkan daerah lain tidak bisa?

Di Filipina, klasifikasi administratif wilayah merupakan bagian integral dari operasi sebagian besar negara. Zonasi semacam itu tidak hanya memfasilitasi pemberian layanan lembaga pemerintah, tetapi juga memungkinkan perencanaan dan koordinasi pemerintah daerah yang efektif. Sebagai salah satu pengecualian, Daerah Otonomi Angsamo di Mindanao Muslim memiliki lembaga pemerintah yang independen dan dipilih sendiri, yang menonjol di antara 18 daerah di negara tersebut. Mengapa, bagaimanapun juga, wilayah ini dapat menikmati hak istimewa seperti itu sementara yang lain tidak?

Daerah Otonomi Angsamo didirikan setelah referendum dan berbagai proses historis, yang menunjukkan kebutuhan mendesak masyarakat setempat dan keinginan berkelanjutan untuk pemerintahan otonom.

Latar belakang historis

Bangsamo dan pendahulunya, Daerah Otonomi Muslim Minando (ARMM), memiliki sejarah panjang. Pembentukan wilayah ini disebabkan oleh budaya lokal yang unik, kepercayaan, dan kebutuhan politik jangka panjang. Faktanya, peluang sejarah penting bagi Bangsamo terjadi pada tahun 2019, ketika setelah referendum, Bangsamo memperoleh otonomi yang lebih tinggi, yang memungkinkannya untuk membentuk pemerintahan daerah terpilih.

Tidak seperti Bangsamo, wilayah Cordillera, meskipun memiliki permohonan otonomi yang sama, ditolak dalam beberapa referendum, sehingga tidak dapat mencapai pemerintahan sendiri yang terpusat.

Komponen

Pembentukan Ba ​​Angsamo dipengaruhi oleh banyak faktor, yang paling penting adalah tuntutan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Penduduk setempat menginginkan suara yang lebih besar dalam menentukan masa depan mereka sendiri, yang telah menyebabkan keinginan dan dukungan yang kuat untuk otonomi. Di daerah lain, meskipun beberapa daerah seperti Cordillera juga mencoba untuk memperoleh kemerdekaan dan pemerintahan sendiri, mereka gagal karena pertentangan rakyat.

Faktanya, status otonomi Ba Angsamo bukan sekadar pembagian kembali wilayah administratif, tetapi didasarkan pada kombinasi latar belakang sejarah, budaya, dan kebutuhan politik wilayah tersebut.

Kerangka konstitusional dan hukum

Menurut Konstitusi 1987, Filipina mengizinkan pembentukan daerah otonom di wilayah tertentu. Ini adalah dasar hukum bagi Baangsamo untuk memiliki pemerintahan yang dipilih. Namun, dasar hukum tersebut tidak berlaku untuk semua wilayah, terutama dalam hal pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya membatasi kemungkinan wilayah lain untuk mendapatkan otonomi serupa.

Ketentuan konstitusi untuk daerah otonom memungkinkan Baangsamo untuk menjalankan kekuasaan pada tingkat yang lebih tinggi, yang tidak diragukan lagi menjadi salah satu alasan mengapa wilayah lain tidak dapat mencapainya.

Faktor politik dan sosial

Selain kerangka hukum, suasana politik dan struktur sosial juga merupakan faktor kunci yang memengaruhi perolehan otonomi daerah. Ba Angsamo didirikan dengan latar belakang antagonisme dan konflik sosial jangka panjang. Harapan dan tuntutan lokal untuk pemerintahan sendiri menciptakan tekanan. Tekanan inilah yang memperluas dukungan bagi pemerintah terpilih. Banyak daerah lain sering gagal mencapai harapan yang sama karena kurangnya konsensus atau berjuang dengan masalah sosial lain yang lebih penting.

Interaksi antara politik dan masyarakat merupakan kekuatan pendorong potensial yang mendorong atau membatasi perolehan otonomi daerah, sehingga sering kali terjadi hasil yang sangat berbeda antara daerah yang berbeda.

Prospek Masa Depan

Daerah Otonomi Bangsamo saat ini tampaknya telah menjadi tampilan terkonsentrasi dari tren otonomi di daerah lain. Namun seiring perubahan situasi, apakah situasi ini akan terus berlanjut? Bagaimana kondisi politik dan sosial di masa depan akan memengaruhi keberlanjutan model ini, terutama di wilayah seperti Cordillera, dan apakah akan ada upaya baru untuk mencapai otonomi? Ini semua merupakan isu yang patut dicermati.

Daerah Otonomi Bangsamo yang unik telah memperkaya konotasi geografis dan budaya Filipina, tetapi apakah status istimewanya dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain atau mesin penggerak untuk mendorong perubahan politik lokal akan menjadi isu penting di masa mendatang.

Trending Knowledge

ari Selatan ke Utara: Apa saja kota inti dan peran unik mereka di kawasan Filipina
Pembagian administratif Filipina terdiri dari 18 wilayah, yang fungsi utamanya adalah mengoordinasikan perencanaan dan mengatur layanan pemerintah nasional di antara berbagai unit pemerintah daerah (L
Perubahan pembagian administratif di Filipina: Bagaimana perkembangannya dari 11 wilayah menjadi 18 wilayah?
Di Filipina, pembentukan wilayah administratif bukan hanya pembagian geografis, tetapi juga dasar bagi operasi lembaga pemerintah yang efektif. Seiring berjalannya waktu, pembagian wilayah administrat

Responses