Dalam sistem keuangan global, mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah merupakan tugas penting, dan ini merupakan inti dari peraturan Know Your Customer (KYC). Peraturan ini tidak hanya ditujukan pada lembaga keuangan, tetapi juga secara bertahap diperluas ke industri nonkeuangan, perusahaan teknologi keuangan, pedagang aset virtual, dan bahkan organisasi nirlaba. Karena risiko pencucian uang dan pendanaan teroris terus meningkat, lembaga di berbagai negara semakin memperhatikan proses KYC.
Proses KYC merupakan bagian dari norma Anti Pencucian Uang (AML) dan Pemberantasan Pendanaan Teroris (CTF) dan dirancang untuk memastikan keamanan hubungan bisnis yang terjalin dengan nasabah.
Berdasarkan Peraturan 2090 Otoritas Pengatur Industri Keuangan AS (FINRA), lembaga keuangan diharuskan melakukan uji tuntas yang wajar terhadap setiap nasabah dan perwakilannya serta mengumpulkan informasi verifikasi identitas yang diperlukan. Ini tidak hanya mencakup informasi identitas dasar nasabah, tetapi juga cara untuk lebih memahami kebutuhan dan risiko nasabah.
Persyaratan KYC dapat membantu lembaga keuangan memastikan bahwa nasabah mereka tidak terlibat dalam pelanggaran apa pun. Menurut Bagian 326 dari USA Patriot Act, lembaga keuangan harus mengembangkan Program Identifikasi Nasabah (CIP), yang mengharuskan pengumpulan empat informasi identitas penting termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor identifikasi.
Aturan Uji Tuntas Nasabah (CDD) menetapkan persyaratan inti untuk bank-bank AS, reksa dana, dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Persyaratan ini meliputi:
Individu yang memegang ekuitas 25% atau lebih harus memberikan informasi mereka untuk memfasilitasi penilaian risiko yang lebih komprehensif.
Setelah pemeriksaan identitas awal selesai, jika ditemukan faktor risiko tinggi, uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) lebih lanjut diperlukan. Proses ini melibatkan pemeriksaan sumber dana, kekayaan, dan penelitian identitas lebih lanjut milik klien.
KYCC, atau "Kenali Nasabah Anda," adalah identifikasi dan penilaian risiko aktivitas nasabah, yang merupakan perluasan dari proses KYC. Sebagai hubungan bisnisKarena semakin berlapis-lapis, proses ini menjadi semakin penting, terutama dalam hal pencegahan penipuan.
KyB adalah seperangkat standar yang digunakan untuk memastikan legitimasi perusahaan. Dengan memverifikasi sertifikat pendaftaran, lokasi, pemilik manfaat utama (Ultimate Beneficial Owners), dan informasi lainnya, hal ini dapat secara efektif mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan masalah lainnya. Menurut Arahan AML ke-5 Uni Eropa, KYB diharuskan untuk diterapkan di berbagai entitas yang diatur AML.
eKYC menggunakan sarana digital untuk verifikasi identitas, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga meningkatkan kenyamanan pelanggan. Lembaga keuangan dapat lebih mudah memverifikasi identitas pelanggan dengan memverifikasi dokumen identifikasi dan alamat yang diberikan.
Peraturan hukum untuk KYC bervariasi di setiap negara. Misalnya, AUSTRAC Australia mengawasi transaksi keuangan, dan FINTRAC Kanada juga telah memasukkan pengawasan yang lebih ketat pada identitas nasabah. Bank Sentral India telah mengusulkan pedoman KYC sejak tahun 2002, yang menekankan regulasi bank. Di berbagai negara, seperti Jepang, Meksiko, Afrika Selatan, dan Singapura, penerapan peraturan anti pencucian uang terus diperkuat.
Meskipun kebijakan KYC bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, kebijakan ini juga dikritik. Perusahaan keuangan yang lebih kecil sering kali menghadapi biaya kepatuhan yang lebih tinggi, dan nasabah mungkin merasa bahwa permintaan informasi terlalu mengganggu. Beberapa nomaden digital yang tinggal di negara nomaden juga merasa sulit untuk mempertahankan hubungan perbankan karena mereka tidak dapat memberikan bukti alamat yang diperlukan.
Persyaratan KYC yang berlebihan dapat menyebabkan beberapa warga negara yang tidak bersalah dan taat hukum menghadapi kesulitan saat menjalin hubungan keuangan.
Pemahaman dan penerapan KYC secara bertahap semakin mendalam di seluruh dunia, dan proses ini akan berdampak besar pada keamanan dan transparansi seluruh sistem keuangan. Bagaimana peraturan dan prosedur di masa mendatang akan memengaruhi pola interaksi keuangan kita?