Choirul Saleh

The factors affecting the implementation of OpenFreedom information policy and public service performance: A case study at Jakarta Capital City Government

Purpose This study aims to examine and explain the effect of the influence of public leadership role through the implementation of open information disclosure on the performance of public services in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta or Capital Special Region of Jakarta (DKI Jakarta) Provincial Government which is divided into five areas of the administrative city and one administrative district. Design/methodology/approach The population is the entire community in Jakarta, which already have ID cards is as much as 6,980,584 people with a sample of 228 respondents. The duration for this research is January-March 2017. Methods of data analysis in this research using descriptive analysis and inferential statistical analysis using the structural equation modeling (SEM). Findings The role of the public leaders influences the implementation of education but has no direct influence on the public service performance but indirectly through the implementation of OpenFreedom of information. Originality/value Originality in this research shows that never been testing this kind of relation in Jakarta, Indonesian.

Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Sampang)

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang masih belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tersebut diperlukan strategi perencanaan yang berbasis pada perencanaan desentralisasi dan mengadopsi konsep dynamic Governance dengan berdasar atas analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai acuan utama dalam perumusan strategi. Strategy Formulation Framework oleh Fred R. David digunakan untuk membantu dalam merumuskan strategi perencanaan yang tepat melalui pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Terdapat tiga tahapan yaitu Tahap pertama, The Input Stage yang menganalisis Matriks IFE, Matriks EFE. Tahap kedua, The Matching Stage yang mencakup Matriks IE, dan Matriks SWOT. Tahap ketiga, The Decision Stage dengan menggunakan QSPM. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi utama yang diusulkan yaitu forward integration strategy, product development strategy dan market penetration strategy . Berdasarkan analisis QSPM, yang menduduki prioritas pertama adalah forward integration strategy . Strategi-strategi fungsional yang dapat dilaksanakan berkenaan untuk meningkatkan jaringan distribusi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih luas sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna layanan antara lain: 1) Penambahan wewenang pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, 2) Pembentukan UPTD, 3) Perluasan akses distribusi pelayanan, dan 4) Peningkatan dan penguatan sistem manajemen antar intansi terkait.

Prioritas dan Strategi Perencanaan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)

Fenomena urban sprawl , suatu proses perluasan kegiatan perkotaan yang tidak teratur ke wilayah pinggiran saat ini dialami oleh kawasan perkotaan Malang, menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Studi ini mengkaji pemecahan masalah di atas dari perspektif kerjasama antar daerah, dilatarbelakangi oleh kekuatan politik desentralistik sebagai pendorong penyelesaian masalah pembangunan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi objek kerjasama dan bentuk kerjasama prioritas dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta merumuskan strategi perencanaan berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian campuran ( mixed methods ). Pengolahan data menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ) dan SWOT ( Strength Weakness Opportunity Threat ). Hasil penelitian menempatkan objek pelayanan air bersih, jaringan jalan dan transportasi umum sebagai objek prioritas. Sedangkan kriteria yang dinilai paling menentukan pemilihan objek kerjasama adalah kebutuhan tinggi/mendesak dan komitmen tinggi. Bentuk kerjasama action network berada pada rangking pertama. Sedangkan aspek yang dinilai paling menentukan bentuk kerjasama adalah aspek peraturan. Sesuai perhitungan SWOT, strategi yang harus diambil adalah : memperkuat komitmen kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, memperkuat segala kemampuan untuk mengatasi tekanan global, perencanaan berdasar kebutuhan melalui penyusunan Master Plan Kerjasama Daerah, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar sektor, memperjelas kewenangan antara pusat, propinsi, kabupaten/kota, mengkomunikasikan perbedaan prioritas kerjasama serta proaktif memperluas jaringan/ networking .