G. Limberg

Facilitating Cooperation During Times Of Chaos: Spontaneous Orders And Muddling Through In Malinau District, Indonesia

Adaptive management has become increasingly common where natural resource managers face complex and uncertain conditions. The collaboration required among managers and others to do adaptive management, however, is not always easy to achieve. We describe efforts to work with villagers and government officials in Malinau, East Kalimantan Indonesia, where a weak, uncertain institutional setting and complex shifting political landscape made formal cooperation among these groups for forest management problematic. Through successive trials, the team learned instead to work with and enhance a “spontaneous order” of cooperation using four tactics: (1) continuous physical presence, (2) regular contact with the people who advised and were close to major decision makers, (3) maintenance of multiple programs to fit the needs of different interest groups, and (4) hyperflexibility in resource allocation and schedules.

Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam perencanaan tata ruang kabupaten

Ketika wakil masyarakat Desa Sengayan (Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur) ditanya bagaimana penggunaan lahan di desanya di masa mendatang, mereka memberikan gambaran yang jelas. Wilayah desa harus dibagi antara daerah pertanian (perladangan dan mungkin persawahan), hutan produksi, hutan kas desa dan hutan wisata. Mereka juga mengatakan tertarik akan pengembangan kelapa sawit di sebagian wilayah desa, walaupun pemerintah kabupaten merencanakan perkebunan kelapa sawit di wilayah lain. Selain itu masyarakat khawatir tentang rencana pengembangan perkebunan akasia di wilayah Desa Sengayan. Warta kebijakan ini melaporkan kajian tentang peluang dan keterbatasan perencanaan tata ruang desa di dua lokasi di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, sebagai landasan perencanaan tata ruang kabupaten. Pemanfaatan masukan dari perencanaan tata guna lahan desa untuk proses formal perencanaan tata ruang tingkat Kabupaten menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan waktu dan tenaga serta koordinasi antar desa. Meskipun demikian masukan dari desa akan sangat bermanfaat, baik untuk pemerintah kabupaten maupun masyarakat. Misalnya, pengetahuan lokal terinci tentang pemanfaatan lahan dan potensi sumberdaya alam yang ada. Melalui keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, tata ruang didasarkan atas mufakat mendukung penerapan rencana tata ruang. Pada bagian akhir kami mengajukan beberapa saran bagaimana pemerintah kabupaten dapat sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.