Seiring dengan semakin kompetitifnya pasar sewa, laporan penyaringan penyewa telah menjadi alat penting bagi tuan tanah dan pengelola properti untuk mengevaluasi calon penyewa. Laporan ini berisi lebih dari sekadar skor kredit dasar; laporan ini berisi banyak informasi tersembunyi yang dapat memengaruhi keputusan penyewaan. Dengan memperoleh wawasan tentang isi laporan ini, baik penyewa maupun tuan tanah dapat menavigasi tantangan proses penyewaan dengan lebih baik.
Proses penyaringan penyewa dimulai saat penyewa mengajukan aplikasi sewa dan membayar biaya aplikasi. Formulir aplikasi biasanya meminta informasi identitas pribadi, seperti nama, nomor Jaminan Sosial, dan tanggal lahir. Selain itu, informasi pekerjaan, riwayat kriminal dan deportasi biasanya diperlukan. Selama proses ini, tuan tanah menggunakan perusahaan penyaringan penyewa untuk memperoleh laporan penyaringan terperinci yang mengintegrasikan riwayat kredit dan catatan publik lainnya.
Informasi dalam laporan penyaringan penyewa dapat secara langsung memengaruhi peluang penyewa untuk mendapatkan sewa, karena tuan tanah menilai risiko berdasarkan rincian dalam laporan.
Layanan penyaringan penyewa disediakan oleh lembaga pelaporan konsumen khusus, yang diatur oleh Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA). Perusahaan-perusahaan ini diharuskan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan untuk mengungkapkan semua informasi dalam berkas konsumen mereka atas permintaan.
Laporan penyaringan penyewa berisi beberapa elemen, termasuk laporan kredit konsumen, pemeriksaan catatan pengusiran, pemeriksaan catatan kriminal, dan daftar pelaku kejahatan seksual. Laporan kredit biasanya tersedia secara instan melalui situs web yang aman, sementara pencarian catatan publik lainnya dapat memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari untuk diselesaikan.
Banyak tuan tanah mengandalkan laporan ini untuk membuat keputusan sewa, baik menyetujui, menyetujui dengan syarat, atau menolak aplikasi sewa.
Berdasarkan FCRA, tuan tanah diharuskan memberi tahu penyewa setelah keputusan yang merugikan dibuat dan memberi tahu mereka tentang hak mereka untuk menerima salinan laporan dan informasi untuk membantah keakuratannya. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan informasi yang tidak tepat dalam laporan penyaringan penyewa.
Peraturan hukum penyaringan penyewa cukup ketat. Selain FCRA, banyak negara bagian memiliki peraturan mereka sendiri. Tuan tanah harus mematuhi berbagai hukum saat menyaring penyewa untuk menghindari praktik diskriminatif terhadap kelompok tertentu yang dilindungi.
Beberapa undang-undang juga menyatakan bahwa biaya penyaringan penyewa tidak boleh melebihi biaya sebenarnya untuk memperoleh informasi latar belakang, sehingga melindungi hak-hak dasar penyewa.
Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi publik tentang peraturan perumahan yang adil semakin aktif. Terutama dalam hal penyaringan catatan kriminal, banyak aktivis sosial menunjukkan bahwa praktik ini memiliki dampak yang tidak proporsional pada kelompok etnis dan golongan tertentu, yang telah menyebabkan banyak kontroversi.
Seiring dengan perubahan hukum, tuan tanah perlu terus mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru untuk memastikan proses penyaringan mereka mematuhi semua persyaratan hukum. Pada saat yang sama, melalui kriteria penyaringan yang wajar, tuan tanah dapat mengurangi kemungkinan risiko hukum.
Di pasar persewaan saat ini, meskipun laporan penyaringan penyewa memberikan banyak informasi yang berguna, cerita dan informasi di balik data tersebut sama pentingnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana laporan yang tampaknya sederhana ini dapat berdampak besar pada keadilan dan peluang sewa?