Haryo Sulistyarso

Urban Park Arrangement Concept to Support Improvement of Active Physical Activity and Recreation Activity

Some studies on parks in Gubeng Sub-District shown that there is park that can not be used optimally by the community in terms of function, design, accessibility and it’s compiler materials. So how the concept of an active park arrangement that can meet and encorage active physical activities and recreational activities on active park in Gubeng Sub-District area? Mixed method sequential is the research approach that used in this research. Data were collected using field observation and questionnaire, then analyzed using descriptive analysis and correlation statistics. Observation and analysis on park characteristics shown that active parks in Gubeng Sub-District belongs to three typologies, first is an active park that available in housing area that serve neighborhood community (neighborhood park). Second is an active park that serve urban society (urban park). Third is an active park which not only serve Surabaya urban community but also citizen from other city or region (urban-regional park). Correlation analysis then show that active park on higher level of service have more variables that are correlated significantly with visitors satisfaction while they’re doing activities in active park. Arrangement concept for neighborhood park is directed to use participatory with citizen in housing community. On urban park, the arrangement concept is directed to match existing park theme and major activities that occur in urban park. Next for active urban-regional park, it’s arrangement directive is to optimize operational management system as well as their competence of park management personnel to support its high intensity of park utilization at it’s peak visiting hours. Kata Kunci active park, active physical activity and recreation activity, active park arrangement concept.

Arahan Penyediaan RTH Publik untuk Menyerap Emisi Gas CO2 Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Studi Kasus: Kawasan Perdagangan dan Jasa Mayestik – Barito)

Kawasan perdagangan dan jasa Mayestik – Barito di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan kawasan yang ramai akan pengunjung. Belum terintegrasinya transportasi umum di Jakarta memicu penggunaan kendaraan motor pribadi yang tinggi sehingga emisi gas, salah satunya gas CO 2 , yang dikeluarkan juga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan arahan RTH publik lahan horizontal untuk mereduksi gas CO 2 kendaraan bermotor di kawasan perdagangan dan jasa Mayestik – Barito. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa proses, yaitu perhitungan kendaraan bermotor, perhitungan emisi gas CO 2 menggunakan software Mobilev 3.0, melakukan perhitungan matematis kebutuhan RTH tambahan untuk menyerap emisi, dan menyediakan arahan. Teknink analisis untuk menentukan arahannya secara deskriptif dengan menambahkan dan mengoptimalkan lahan potensial dan mempertahankan RTH eksisting. Hasil yang diperoleh adalah emisi yang dikeluarkan di kawasan studi sebesar 4,729 ton/tahun, dimana untuk menyerap keseluruhan emisi membutuhkan 2.8 Ha. Akan tetapi, untuk mendekati angka 2.8 Ha dapat menambahkan lahan potensial RTH di Jl. Barito seluas 1 Ha dan jalur hijau di Jl. Kyai Maja seluas 1.6 Ha, sehingga emisi yang belum tereduksi sangat minim. Sedangkan pengoptimalan lahan RTH dapat dilakukan dengan cara pemilihan vegetasi pereduksi gas CO 2 .

Arahan Optimalisasi RTH Publik Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap wilayah. Keberadaannya mampu meningkatkan nilai ekologis, ekonomi, sosial, dan estetis. Kecamatan Kelapa Gading merupakan kecamatan di Jakarta Utara yang memiliki permasalahan terkait kualitas RTH publik. Sehingga dibutuhkan optimalisasi RTH publik yang ada agar dapat meningkatkan nilai ekologis, ekonomi, sosial dan estetis Kecamatan Kelapa Gading. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan arahan optimalisasi RTH berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan, dan faktor yang mempengaruhi optimalisasi RTH. Hasil analisis menunjukkan bahwa RTH yang terdapat di Kecamatan Kelapa Gading meliputi taman dan jalur hijau, sedangkan RTH yang dibutuhkan ialah RTH dengan fungsi ekologis, sosial, estetis, dan ekonomi. Dari analisis Delphi diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi optimlisasi RTH publik adalah penyelenggaraan program RTH, pengawasan dan pengelolaan pemerintah, koordinasi dan kerjasama pihak swasta, adanya lahan kosong yang berfungsi sebagai RTH, pemanfaatan lahan, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, karakteristik penduduk, wawasan masyarakat, kepedulian masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan arahan optimalisasi dalam penelitian ini meliputi peningkatan kualitas RTH dengan fungsi ekologis, ekonomi, sosial, estetis, dan fungsi campuran.

Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya

Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari memiliki karakteristik kondisi hunian padat, penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi, dan tidak ada RTH. Kawasan ini terdiri dari permukiman kumuh pinggiran rel dengan status lahan illegal (squatter area) dan permukiman kumuh tengah kota (slum area). Keberadaan kawasan permukiman kumuh akan berdampak pada penurunan kualitas dan visualisasi buruk bagi kawasan pusat Kota Surabaya . Artikel ini merupakan bagian dari penelitian terkait perumusan arahan penataan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari. Pada artikel ini akan dibahas dan didapatkan faktor penyebab kekumuhan squatter area dan slum area melalui teknik analisis Delphi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 faktor penyebab kekumuhan di squatter area , yaitu tingkat pendidikan, aksesibilitas ke lokasi kerja, tingkat pendidikan, tingkat migrasi masuk, kualitas sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, kepadatan bangunan tinggi, dan peran serta pemerintah. Sedangkan slum area terdapat 5 faktor yang menyebabkan kekumuhan, yaitu aksesibilitas ke lokasi kerja, tingkat migrasi masuk, tingkat kesadaran masyarakat, kepadatan bangunan tinggi, dan peran serta pemerintah