Dudung Darusman

Strengthening social capital for propelling collective action in mangrove management

The concept of social capital has gained lots of attention as an important instrument to induce collective action on Common Pool Resources management. However, evidence demonstrated amply that social capital alone was not always enough to encourage collective action. There were other factors needed as a leverage to activate social capital but research regarding this issue is still limited. This research was intended to elucidate how to strengthen the role of social capital and the preconditions required to encourage community members to conduct collective action. The research was carried out using survey methods at the eastern coastal area of East Sinjai sub district, South Sulawesi, Indonesia. The research results show that strong social capital, indicated by high value score of trust, norm and networking would not always engender collective action in natural resource management. In order to achieve collective action, social capital had to be activated to function optimally. This was done through the intervention of symbolic power which is inherent in role models to initiate and mobilize action in mangrove management. The process to convince people to perform collective action was a crucial one which had to be resolved and is known as common knowledge. External support from local governments could facilitate the emergence of symbolic power through provision of enabling conditions for leadership promotion.

KELEMBAGAAN DAN PERUBAHAN HAK AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI SINJAI TIMUR, SULAWESI SELATAN -- Institution and Change on Community Access Right in Mangrove Forest Management in East Sinjai, South Sulawesi

ABSTRACT Mangrove forests in Tongke-tongke is an example of success story of natural resources self governing. The research aims to describe the dynamic of local institution development and its effectiveness in mangrove management growing on accretion land in Tongke-tongke village, East Sinjai, South Sulawesi. This is a qualitative research by using case study method. The results showed that even without government support, collective action in mangrove management can be realized through various rules and agreements formulated collectively by local institution. Achievement of its management was evaluated by using design principles of Ostrom. Norms and rules agreed by the community has functioned as guideline in mangrove management following enforcement of sanctions for noncompliance. Accretion land under Act No. 16 of 2004 is state property but due to late support and government attendance has caused state property status becomes illegitimate. Ambiguity in tenurial status causing property typology of mangrove forests in East Sinjai can not be classified strictly. This then instigate multilayer property status for different types of products and services produced impying changes in access right to mangrove forest. The success of communities to manage mangrove sustainably in Eastern Sinjai should be supported with the provision of legal access to the public. Keywords: acccess right, accreting land, institution, mangrove, property status, ABSTRAK Hutan mangrove di Tongke-tongke merupakan success story kemandirian masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dinamika perkembangan serta efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan mangrove yang tumbuh pada tanah timbul di Desa Tongke-tongke, Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tanpa dukungan pemerintah, aksi kolektif untuk menanam mangrove dapat diwujudkan melalui berbagai aturan dan kesepakatan yang dirumuskan secara kolektif melalui kelembagaan lokal yang dievaluasi menggunakan desain prinsip Ostrom. Norma dan aturan yang disepakati telah berperan menjadi patokan tindak masyarakat dalam menjaga tegakan mangrove berikut upaya penegakan sangsi bagi yang melanggar. Meskipun tanah timbul secara de jure menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 berstatus lahan negara (state property), namun negara yang terlambat hadir menyebabkan status state property menjadi tidak legitimate. Ambiguitas dalam status property menyebabkan tipologi property hutan mangrove di Sinjai Timur tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sehingga menghasilkan status property yang berlapis (multilayer property) untuk berbagai jenis produk dan jasa yang dihasilkan yang kemudian berimplikasi pada perubahan hak akses masyarakat terhadap hutan mangrove. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola mangrove secara lestari di Sinjai Timur perlu didukung dengan pemberian akses secara legal kepada masyarakat.. Kata kunci: hak akses, kelembagaan, mangrove, status property, tanah timbul

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menghadapi masalah degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, rendahnya ekonomi masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk di dalam ka- wasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian taman nasional sulit terwujud tanpa diimbangi upaya nyata yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomi dan ekologi secara seimbang. Pene- litian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik sosial ekonomi masyarakat sekitar TNGHS sebagai bahan masukan dalam pengeloaan taman nasional. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan Mei 2013 dengan mewawancarai sebanyak 297 responden dari delapan desa yang dipi- lih secara sengaja ( purposive sampling ). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar TNGHS secara sosial relatif homogen. Seluruh responden beragama Islam dengan etnis Sunda, 88% tergolong usia pro- duktif, tingkat pendidikan formal tergolong rendah (86,9%), namun memiliki tingkat kesehatan yang baik (85,18%). Sebagian besar responden (87,9%) adalah penduduk asli. Rata-rata tingkat pendapatan responden sebesar Rp 1.155.000,-/bulan dan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) baik menurut ketentuan Pro- vinsi Jawa Barat maupun Provinsi Banten. Rata-rata kontribusi pendapatan dari lahan TNGHS terhadap total pendapatan rumah tangga responden sebesar 38,65% termasuk kategori sedang

SISTEM INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS PROYEK RHL KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Masyarakat di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan RHL yang ditunjukan dengan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan RHL berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersbut disebabkan karena masyarakat menerima manfaat berupa manfaat ekonomi dan ekologi. Berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masayarak di Kecamatan Nglipar telah memiliki inisiatif yang tinggi dalam kegiatan RHL sehingga perlu disusun suatu sistem insentif RHL sebagai suatu penghargaan bagi masyarakat. Penyusunan rancangan sistem insentif berdasarkan pada tahapan-tahapan: 1). Pengumpulan informasi yang melatar belakangi mata pencaharian masyarakat dan karakteristik sumberdaya alam, 2) Analisis pengaruh ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya alam, 3) Identifikasi kebutuhan dan relung insentif, 4) Memilih insentif ekonomi untuk rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisa data dilakukan secara deskriftif disertai perhitungan statistik deskriftif. Tindakan insentif ekonomu untuk RHL yang diplih berdasarkan persepsi masyarakat yaitu: 1) insnentif mata pencaharian berupa pelatihan pemanfaatan SDA berkelanjutan, pelatihan teknik pemanenan yang efisien , pelwtihan pengolahan hasil komoditas RHL (44%) , 2) tindakan finansial berupa dana bantuan pengembangan RHL, target hadiah untuk aktivitas RHL, kompensasi atas aktivitas RHL, kredit lunak untuk kegiatan RHL (43%), 3) hak kepemlikan berupa hak pengelolaan, hak milik (10%), 4) tindakan pasar berupa peningkatan saluran an informasi pemasaran (2%) dan 5) tindakan fiskal berupa subsidi untuk teknologi RHL (1%)